Pj Gubernur NTT Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023

bulat.co.id -NTT | Bertempat di ruang rapat Gubernur NTT, Penjabat (Pj) Gubernur Ayodhia G L Kalake, SH MDC didampingi Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui zoom meeting.

Mengawali Rakor tersebut terlebih dahulu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan perkembangan hingga kondisi terkini inflasi yang terjadi di Indonesia.

Baca Juga:

• Gerindra Sumut Perpanjang Pendaftaran Bacalon Gubsu, Beri Peluang Edy dan Bobby
• 3 Tanda Gibran Mulai Tak Dianggap Prabowo! Padahal Sebentar Lagi Sah Jadi Wapres RI
• Lingkar Pemuda dan Mahasiswa Madina Dukung Bobby Nasution Jadi Gubernur Sumut

"Dari hasil rilis BPS kami mengingatkan bahwa inflasi di bulan Agustus, year on year sebesar 3,27%. Ini terjadi kenaikan sedikit dari bulan Juli yaitu 3,08%, tapi angka ini jika dibandingkan periode yang sama Agustus Tahun 2022 yang inflasinya dipicu oleh adanya kenaikan harga BBM penyesuaian kenaikan BBM ditingkat Global di tahun lalu sehingga cukup tinggi yakni 3,87%," katanya.

Baca Juga :Ayodhia Meminta Dukungan, VBL-JNS Titip Pesan

Namun, kata Tito, kalau kita melihat data dari bulan Juli ke bulan Agustus sebetulnya terjadi deflasi yaitu minus 0,02% jadi ada penurunan secara umum. Kemudian kalau kita melihat dari bulan Desember 2022 ke Agustus 2023 inflasinya 1,43% artinya cukup terkendali.

"Namun yang perlu kita waspadai ada beberapa komoditas penyumbang diantaranya minggu lalu kita membicarakan yang utama adalahberas, cabe rawit dan cabe merah. Cabe rawit dan cabe merah ini kita harapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah terutama yang defisit dan terjadi kenaikan harga," papar Mendagri.

Lebih lanjut Mendagri Tito menjelaskan terkait dengan adanya inovasi dari pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya inflasi beras.

"Kemudian untuk masalah beras, disamping kita memperkuat untuk serapan dan produksi dalam negeri, dari BULOG dan Badan Pangan juga sedang bekerja keras untuk memperkuat cadangan stok beras pemerintah termasuk mekanisme dengan importasi dari luar negeri," ujarnya.

Disamping itu, lanjut Tito, untuk menekan kenaikan harga beras juga dilakukan intervensi di tingkat pusat oleh Badan Pangan Nasional, Bulog, semuanya sedang bekerja disamping mekanisme bantuan sosial Kementerian Sosial.

"Kita harapkan di daerah juga untuk mengecek cadangan beras di daerah masing-masing melalui kerja sama dengan Bulog, kemudian juga mengecek setiap hari kenaikan harga beras di daerah masing-masing untuk dicarikan solusi diantaranya dengan memberikan bantuan sosial dari pemerintah daerah masing-masing baik dari dana anggaran reguler Bansos maupun juga belanja tidak terduga," ungkapnya.

"Juga bisa diintervensi melalui subsidi logistik, sehingga harga di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau tidak terjadi kenaikan yang sangat tinggi yang sulit dijangkau masyarakat. Diharapkan juga inovasi dn kreasi dari Pemerintah Daerah baik kepala daerah maupun satgas pangannya untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat," sambungan mantan Kapolri tesebut.

Sejalan dengan hal itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH dalam kesempatan tersebut juga memaparkan terkait upaya meminimalisir terjadinya inflasi beras.

"Terkait dengan kenaikan harga beras, bahwa mulai awal september ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang jumlahnya lebih kurang 21,3 juta penerima KPM akan mendapatkan beras 10kg setiap bulan dan akan keluar lebih kurang 210 ribu ton beras selama 3 bulan mulai bulan September, Oktober Dan November. Jika hara beras masih naik, kami harapkan Bapak Gubernur, Bupati dan Walikota dapat menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar," jelas Edhy.