Manajer Project Mawatu Resort Bersama Lima Orang Lainnya Diperiksa PSDKP

Alfred dan kelima orang lainnya diperiksa atas adanya penangkapan para penambangan pasir laut ilegal di Rangko Koe desa Tanjung Boleng kecamatan Boleng kabupaten Manggarai Barat pada 10 Februari lalu oleh Angkatan Laut [Lanal] Labuan Bajo.

Plt. Kordinator PSDKP Manggarai Barat, Anis Ba'i ketika diwawancara Jurnalis bulat.co.id pada Selasa, [6/5] siang menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh para nelayan tradisional dari kampung Rangko di Rangko Koe desa Tanjung Boleng kecamatan Komodo.

Baca Juga:

• Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Sitorus Salurkan Bantuan Nutrisi dan Sembako bagi Penyandang Disabilitas
• Warga Madina Diamankan Polres Tapsel Akibat Bawa 15 Kg Ganja
• Menteri Sosial PEMA Unsam Dorong Percepatan Rehab Rekon Pascabencana dalam Rakernas FORNASSOSMAS BEM-SI 2026

"Setelah ada penangkapan oleh angkatan laut, kita memanggil 6 orang untuk diambil keterangan. Sekitar tanggal 11 atau 12 Februari," jelas Anis.

Dia mengatakan bahwa setelah penangkapan itu, aktivitas penambangan tidak dilanjutkan. Pasir pasir yang ditambang oleh para nelayan itu didistribusi ke Mawatu Resort.

Kata Anis, PSDKP telah mengirim laporan kepada Stasiun PSDKP di Kupang untuk ditindak lanjut. Terkait sanksi, Anis mengatakan pihaknya menunggu keputusan.

Mawatu Resort juga kata Anis wajib melakukan normalisasi pantai yang telah ditambang.

Untuk diketahui, Kantor Cabang Dinas Kelautan [KCD] Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Sedangkan Kewenangan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut [PKKPRL] oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Kupang ada kantor Stasiun PSDKP Kupang, yang kantor UPTnya ada di Labuan Bajo, namanya UPT. PSDKP Labuan Bajo [Sernaru]

Demikian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dibawah Gubernur NTT. Sedangkan Stasiun PSDKP Kupang di Kupang / dan kantor cabangnya di Labuan Bajo di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.