Kabupaten Lembata Catatkan Realisasi Tertinggi Belanja Penanganan Inflasi di NTT

Baca juga: Nelayan Ditemukan Tewas Dipinggir Pantai Desa Wailolong Flotim

Selain itu, belanja untuk penciptaan lapangan kerja Rp710 juta dari alokasi Rp750 juta, serta belanja perlindungan sosial lainnya Rp180 juta dari alokasi RP260 juta.

Dirinya mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Lembata dalam merealisasikan belanja wajib tersebut dalam upaya menekan dampak inflasi di daerah setempat.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Mabar Sambangi Kementerian ATR/BPN Terkait Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting
• Seorang Warga Manggarai Barat Ditetapkan Sebagai Tersangka Penyelundupan BBM
• Membayangkan NTT 2045: Emas atau Was-was?

Dia berharap, pemerintah kabupaten/kota lain di NTT juga dapat segera merealisasikan belanja tersebut karena secara keseluruhan baru terealisasi Rp16,7 persen dari total anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT sekitar Rp73 miliar.

Ia menambahkan salah satu kondisi yang terjadi di daerah yang mengakibatkan realisasi belanja belum optimal yaitu belum selesainya APBD perubahan.

Oleh karena itu, masing-masing pemerintah daerah diharapkan melakukan upaya percepatan agar pencairan DTU dua persen segera dilakukan untuk menangani inflasi daerah.