Jampi Sumut Minta DPRD Madina Panggil Ketua TPPS 

Sementara itu salah satu anggota Komisi IV DPRD Madina H. Maraganti Batubara yang dimintai keterangan menjelaskan bahwak DPRD Madina akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas-dinas yang berhubungan dengan Stunting.

Baca Juga:

• Jelang Pelantikan, SMSI Lahat Laksanakan Audiensi Kepada Wakil Bupati
• Pengembalian Izin PT AR Dipertanyakan, "Proses Hukum dan Kepentingan Korban Belum Tuntas"
• Tim Monev Kanwil Ditjenpas Sumut Kunjungi Lapas Padangsidimpuan

Menurut Marganti, beberapa waktu lalu Komisi IV sudah pernah melakukan RDP dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Namun, tidak juga muncul kesimpulan. Hanya janji yang disampaikan perwakilan DPPKB khususnya terkait Stunting.

"Data-data yang kami minta tidak dipenuhi sampai hari ini. Akan ada RDP lanjutan, dan kami akan ikutsertakan PPKBD san sub PPKBD," ungkapnya, Rabu (8/11/2023) melalui sambungan telepon.

Dia pun menegaskan, Komisi IV akan menjadwalkan ulang pemanggilan DPPKB. Karena menurut Marganti, DPPKB tidak kooperatif dan transparan terkait anggaran dan program tim yang menggunakan anggaran APBN ini.

Bahkan dia pun mengatakan, untuk memanggil kader-kader DPPKB di kecamatan dan Desa. Hal ini dilakukan untuk mengkonversi data-data yang dimiliki Komisi IV terkait penanganan Stunting.