Tak Bertemu Bupati saat Aksi, Guru PPPK Akan Aksi Kembali Tuntut Pembatalan SKT Tambahan

Puluhan guru ini mendatangi kantor DPRD Madina untuk meminta para anggota DPRD segera membentuk pansus PPPK. Tujuannya agar seluruh kecurangan dalam seleksi PPPK tahun 2023 ini dapat diungkap.

"Kami meminta agar para anggota DPRD bisa membentuk pansus PPPK ini sesuai janji mereka beberapa bulan yang lalu. Namun sayangnya, kami hanya datang dan menghadapi gedung yang kosong dengan anggota DPRDnya. Mau kemana lagi kami harus mengadu?" ungkap Rahmad Mora, koordinator aksi tersebut.

Baca Juga:

• Lingkar Pemuda dan Mahasiswa Madina Gelar Diskusi Kolaborasi Anak Muda dalam Pembangunan Sumatera Utara 
• SatresNarkoba Polres Madina Berikan Bantahan Geledah Rumah di Desa Ampung Padang Tak Sesuai SOP
• Kapolda Sumut Tanam Pohon Langka di Madina

Sekitar 15 menit berorasi di depan Gedung DPRD Madina, massa aksi pun bergerak ke Kantor Bupati. Namun hal yang sama didapati massa aksi. Bupati, Wakil Bupati serta Sekda tidak ada di Panyabungan.

"Pak Bupati, keluarlah. Kami minta pertanggung jawaban Pak Bupati, harus bisa membatalkan SKT Tambahan ini. Bupati tidak perlu bersembunyi, temui kami," teriak massa aksi.

Selain itu, massa aksi meminta Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Madina, yaitu Alamulhaq Daulay untuk menemui massa aksi. Serta menjelaskan kelanjutan PPPK yang dijanjikan akan lulus seleksi di tahun 2024 ini.

"Kalau Bupati tidak ada di tempat, Ketua Panselda saja yang menemui kami. Jangan terus sembunyi, jika tidak ada kesalahan dan kecurangan, maka Kadis Pendidikan, Kaban BKPSDM tidak mungkin dipenjara," teriak Mora.

Sekitar 5 menit berorasi, Asisten II Sekda Kabupaten Madina, dr. Syarifuddin menemui massa aksi. Namun, tampaknya massa aksi merasa kecewa. Walaupun begitu massa aksi tetap akan kembali lagi hingga bertemu Bupati ataupun Ketua Panselda PPPK Madina.