IPW Kecam Intervensi Personel TNI dalam Penangguhan Penahanan Tersangka di Polrestabes Medan

Salah satunya datang dari Indonesia Police Watch (IPW). Menyikapi hal ini, IPW angkat bicara. Mereka menduga ada intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh anggotaTNIterhadap tugas penyidik Polrestabes Medan terkait penahanan seorang tersangka.

Baca Juga:

• Dewan Pers Minta Pengalihan Penahanan Direktur Pemberitaan JakTV
• Jelang Musda XV KNPI Sumut, IPTI Sumut Tegaskan Dukungan Penuh kepada Aldi Syahputra Siregar
• Tak Diperhatikan Pemda Mabar, Senator Stevi Harman Turunkan Alat Barat Bantu Buka Kembali Akses Jalan yang Putus

IPW mengutuk keras tindakan tersebut, dan menyebut campur tangan TNI dalam wewenang penyidikan Polri merupakan pelanggaran disiplin militer.

Baca Juga :TNI Datangi Satreskrim Polrestabes Medan">Ini Kata Polda-Kodam Terkait Anggota TNI Datangi Satreskrim Polrestabes Medan

"Pangdam Bukit Barisan harus memberikan sanksi kepada Mayor Dedi Hasibuan dan anggota TNI lain yang terlibat," tulis IPW dalam keterangan resmi dilansirBeritasatu.com, Senin (7/8/23).

Sebelumnya, puluhan personel TNI AD Kodam I Bukit Barisan mendatangi Unit Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/8/23), sekitar pukul 14.00 WIB, guna berkoordinasi terkait proses hukum terhadap ARH, seorang tersangka kasus pemalsuan tandatangan.

ARH adalah saudara dari Mayor Dedi Hasibuan yang merupakan Penasehat Hukum dari kesatuan Hukum Daerah Militer (Kumdam) I/BB. Mereka mencari dan bertemu dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa.

Situasi pertemuan memanas dan Mayor Dedi Hasibuan berusaha memaksakan agar penahanan tersangka ARH ditangguhkan. Akibatnya, pada malam harinya, pihak penyidik melepaskan tersangka ARH dari tahanan Polrestabes Medan.

IPW menilai tindakan Mayor Dedi Hasibuan ini merupakan campur tangan terang-terangan terhadap kewenangan Polri, dan perbuatan tersebut melanggar disiplin militer. "Oleh karena itu, Pangdam I/BB Mayjen M Hasan Hasibuan harus memberikan sanksi disiplin kepada anggotanya yang terlibat," tulis IPW.

IPW mencatat bahwa ada beberapa peristiwa campur tangan atau konflik di lapangan yang mencoba mempengaruhi tugas polisi oleh oknum TNI yang berujung pada konfrontasi. Contohnya adalah penyerangan terhadap Mapolres Pelabuhan Makassar dan Mapolres Janeponto.

Jika pimpinan TNI tidak tegas dalam mengingatkan anggotanya tentang tugas dan kewenangan Polri setelah berlakunya UU 2 Tahun 2002 tentang Polri, kemungkinan konflik akan terus muncul.

Baca Juga :Polrestabes Medan">Ingin Bertemu Kasat Reskrim, Personel Kodam I/BB Ramia-Ramai Datangi Polrestabes Medan

Kasus Brigjen Junior Tumilaar bisa menjadi contoh sikap pimpinan TNI yang tegas melarang anggotanya terlibat dalam konflik dengan masyarakat sipil.

IPW juga mengecam sikap Polrestabes Medan yang tunduk pada tekanan dan campur tangan tersebut dengan menangguhkan penahanan tersangka ARH setelah digeruduk oleh puluhan anggota TNI yang dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan.

"Sikap lemah Polrestabes Medan ini akan membuka peluang bagi praktik-praktik penegakan hukum yang buruk di masa depan," tutup IPW.