337 Juta Data Dukcapil Diduga Bocor

bulat.co.id -JAKARTA | Sedikitya 337 juta data warga di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bocor. Bahkan data itu dijual di internet dan menghebohkan publik.

Menyikapi hal ini, para pakar keamanan siber menyarankan agar pemerintah menginformasikan kepada masyarakat soal kebocoran 337 juta data warga.

Baca Juga:

• Edy Rahmayadi Daftar Bacalon Gubsu ke PAN Sumut
• Kades Pasar Baru Ditetapkan Tersangka Dugaan Pemalsuan Tandatangan Perangkatnya
• BPBD Sebut 13 Orang Tewas-3 Hilang Akibat Banjir Bandang di Kawasan Marapi

"Yang kita inginkan adalah pengelola data bisa mengakui bahwa benar ini datanya bocor, datanya otentik dan ia perlu menginformasikan ke pemilik data kalau data yang dikelolanya bocor. Supaya masyarakat pemilik data tahu kalau datanya bocor dan bisa dieksploitasi. Itu sebenarnya yang harus dilakukan setiap kali terjadi kebocoran data," kata pakar forensik digital dan komputer dari Vaksincom, Alfons Tanujaya saat dihubungi, Selasa (18/7/23).

Baca Juga :Antisipasi Maraknya Kejahatan Jalanan, Begal dan Genk Motor, Polda Sumut Perintahkan Jajaran Patroli

Kemudian, kata Alfons, pengelola data belajar bagaimana mengelola data dengan baik. Apalagi jika bisa mengungkap celah kelemahannya.

"Lalu pengelola data belajar bagaimana mengelola dan mengamankan data dengan baik supaya tidak bocor lagi. Syukur-syukur bisa mengungkapkan di mana celahnya supaya kita pengelola data yang lain bisa belajar dan tidak melakukan kecerobohan yang sama," katanya dilansir detikcom.

Dia menyebut bahwa mungkin saja elemen data tidak sama dengan database kependudukan itu benar. Namun, menurutnya poinnya bukan di situ. "Soal elemen data tidak sama dengan database kependudukan mungkin saja benar. Tetapi itu bukan poinnya," kata Alfons.

Baca Juga :Hollywood Mogok dan Stasiun TV Merugi, Industri Media AS Kacau Balau

Baginya, Kemendagri harus membuktikan keontetikan data ini. "Itu yang paling penting," katanya.

Bahaya Data Bocor Untuk Pilpres
Sementara itu, pakar keamanan siber CISSREC Pratama Persadha mengingatkan bahwa kejadian ini bisa seperti kasus Pilpres di Amerika Serikat tahun 2016. Saat itu, heboh soal skandal Cambridge Analityca. Menurutnya, ini berbahaya.