Pj Gubsu Diminta Copot Komut PT PSU Asrul Masir Harahap

bulat.co.id - MEDAN | Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan inovasi dan profit bagi PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) bakal sia-sia.

Terlebih lagi dengan kondisi kredit macet ke Bank Mandiri sebesar Rp 200 Miliar sampai dua kali melakukan restrukturisasi dikhawatirkan kreditnya tak mampu bayar.

Baca Juga:

• ADPRD Dewi Suryani Apresiasi Kekompakan Alumni SMAN 2 Komodo Buka Turnamen Voli Putri
• Kapoldasu dan Rombongan Kunker di Mako Polres Tapsel
• DPRD Manggarai Barat Desak BWS NTT Bayar Uang Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting

Oleh karena itu, diminta kepada Pj Gubsu Hassanudin mencopot Komut Asrul Masir Harahap karena dinilai tak mampu memperbaiki salah satu BUMD yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumut.

Penegasan ini diungkapkan anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga kepada wartawan terkait kinerja pejabat dan kredit macet PT PSU, Minggu (24/1/24).

Dipaparkan Zeira Salim Ritonga, seharusnya PT PSU merupakan BUMD primadona bagi Pemprovsu bisa menghasilkan PAD, yang mana selama ini yang menjadi mesin uang itu hanya Bapenda saja.Akan tetapi dengan hadirnya PT PSU seyogianya bisa memberikan kontribusi bagi PAD kita.

"Untuk mengurus PT PSU itu tidaklah susah, akan tetapi yang dibutuhkan adalah pemberian pupuk serta pengawasan saja. Nah, ditambah lagi dengan pinjaman kredit sebesar Rp 200 miliar untuk kebutuhan PT PSU tentunya sudah lebih dari cukup," tukas Zeira.

Disebutkannya lagi, sejak tahun 2012 kredit yang diajukan PT PSU ke Bank Mandiri seharusnya pada saat pergantian pejabat tahun 2019 dilakukan pengontrolan terhadap pengelolaan keuangan PT PSU yang konon sampai saat ini diduga tak pernah membeli pupuk.

"Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin PT PSU bisa menghasilkan sawit yang baik, jika pegawainya sampai saat ini hanya dibayar gaji sebesar 25 persen saja," ucap Zeira.

Menyinggung tentang pembayaran kredit ke Bank Mandiri kata Zeira, pihak PT PSU dibawah kendali Direktur Utama Agus Salim yang masuk diakhir tahun 2022 sudah dua kali melakukan restrukturisasi, dan melakukan pembayaran I sebesar Rp 1,7 miliar perbulan, cicilan kedua Rp 1,5 miliar per bulan dan untuk tahun 2023 dibayar Rp 1,3 miliar per bulan.