Komentar PBB Terkiat KUHP Baru Berbuntut Panjang
Istimewa
Demonstrasi menolak RKUHP, Kamis (8/12/2022).
KUHP baru juga dinilai melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut kepercayaan minoritas. Akibatnya, kekerasan berbasis agama bisa terjadi lantaran punya pembenaran di KUHP baru itu. Pakar Hak Asasi Manusia PBB telah bersurat ke pemerintah RI untuk menyampaikan deretan kekhawatiran di atas.
PBB mendorong Indonesia menghasilkan hukum sesuai dengan Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Agar produk hukum Indonesia tidak bertentangan dengan HAM, PBB menawarkan solusi. Pertama, Indonesia perlu lebih membuka dialog dengan masyarakat sipil dalam pembentukan undang-undang. Kedua, PBB bakal membantu.
"PBB siap untuk berbagi keahlian teknisnya dan membantu Indonesia dalam upayanya untuk memperkuat kerangka legislatif dan kelembagaannya, menjamin semua individu di negara ini untuk menikmati semua hak yang diatur dalam konvensi dan perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia," kata PBB.
Editor
:
Tags
Berita Terkait
BPN Mabar Tak Keluarkan Peta Bidang Tanah Bendung Anak Munting, Ganti Rugi Lahan Gagal
Kapoldasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto SIK MH Dukung Kinerja Bank Sumut
104 Negara Anggota PBB Beri Dukungan Penuh pada Guterres dan Kutuk Tindakan Israel
Perang Brutal Selama Setahun Telah Mengubah Gaza Menjadi Lautan Reruntuhan dan Kuburan
Krisis Kemanusiaan Gaza Membuat PBB Meminta Perdamaian
PM Palestina Sebut Israel Negara Durhaka di Depan DK PBB: Mereka Harus Bertanggungjawab atas Kejahatan yang Dilakukan di Gaza
Komentar