Tercatat, Realisasi Belanja Negara Per 31 Mei 2023 Tembus Rp 1.005 triliun

"Secara tahunan belanja negara tumbuh 9,3%, sedangkan belanja pemerintah pusat tumbuh 9,3% dan transfer ke daerah tumbuh 2,1%," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTA) Juni 2023 yang berlangsung secara virtual pada Senin (26/6/23).

Baca Juga:

• Pro Kontra Proyek Geothermal Poco Leok, Siapa Untung Siapa Buntung?
• Warga Desa Watu Manggar Datangi PLN ULP Labuan Bajo, Pihak PLN: Sudah Jadi Prioritas, Ada Anggaran Langsung Pasang
• Perda Pangan Lokal Bukti Keberpihakan Dewan Terhadap Rakyat Kecil

Baca Juga :Mahfud MD Diperintahkan Dalami Aktivitas Ponpes Al Zaytun

Belanja pemerintah pusat Rp 714,6 triliun meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L. Realisasi belanja K/L hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 326,2 triliun atau 32,6% dari target APBN. Dana ini digunakan untuk bantuan operasional sekolah , Pusat Investasi Pemerintah (PIP), penyaluran program keluarga harapan, dan kartu sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN; bantuan bencana; dan pembangunan infrastruktur.

"Utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan untuk beberapa bantuan pembangunan infrastruktur," tutur Sri Mulyani.

Baca Juga :Ini Daftar Enam Kapolres di Sumut yang Diganti

Realisasi belanja non K/L mencapai Rp 388,4 triliun atau 31,2% dari target APBN. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun; pembayaran kompensasi energi; penyaluran subsidi. "Terutama untuk pembayaran kompensasi dan subsidi dari pertamina dan PLN yang dinikmati masyarakat karena pemerintah masih memberikan subsidi bagi masyarakat," kata Sri Mulyani.

Dia mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp 366,2 triliun. Angka ini sebesar 51,2% dari total realisasi belanja pemerintah pusat pada akhir Mei 2023.

Baca Juga :Tim SAR dan TNI-Polri Tiba di TKP Jatuhnya Pesawat SAM AIR di Papua

Belanja yang memberikan manfaat langsung melalui belanja K/L terbagi dalam tiga klaster.

Pertama yaitu bantuan sosial dan UMKM yang meliputi program keluarga harapan Rp 14,7 triliun, kartu sembako Rp 16,1 triliun, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional Rp 19,3 triliun, bantuan benih mulsa dan pupuk organik Rp 365,6 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian (Rp 163,2 miliar); bantuan ternak Rp 57,7 miliar, bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar.

Baca Juga :Komjen Pol Drs Agus Andrianto Jabat Wakapolri

Kedua yaitu pendidikan yang meliputi program Indonesia Pintar Rp 5,3 triliun, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Rp 5,8 triliun); bantuan operasional sekolah melalui Kementerian Agama Rp 5,1 triliun, serta bantuan operasional perguruan tinggi negeri sebesar (Rp 1,78 triliun). Ketiga yaitu infrastruktur yang terbagi dalam bantuan Stimulan Perumahan (bencana Cianjur) sebesar Rp 1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah, pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur Rp 46,5 triliun.

Belanja non K/L meliputi bantuan sosial dalam bantuan subsidi dan kompensasi listrik Rp 35,6 triliun, subsidi dan kompensasi BBM (Rp 43,7 trilun), dan subsidi LPG 3 KG (Rp 26,9 triliun), kartu prakerja Rp 1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp 301,9 miliar. (HM/bsc).