Gegara Seragam Mahal, Disdik Jatim Copot Kepsek di Tulungagung

bulat.co.id -SURABAYA | Diduga langgar standar operasional prosedur (SOP), Plt Kepala SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, Norhadin resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya.

Baca Juga:

• Camat Sei Rampah Lantik Pj. Kades Pematang Pelintahan
• Kejari Karo Peroleh Juara Tiga Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Kades Pekan Tanjung Beringin Raih Penghargaan Nasional atas Percepatan Penurunan Stunting

Keputusan itu diambil setelah Dinas Pendidikan Jawa Timur menurunkan tim identifikasi soal polemik mahalnya harga seragam yang dikeluhkan wali murid di Tulungagung. Hasil identifikasi, ada kesalahan standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dipatuhi sekolah.

"Betul, Kepala SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, Norhadin resmi dinonaktifkan sementara," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim Aries Agung Paewai, Selasa (25/7/23).

Baca Juga :Si jago Merah Lalap Eks Bangunan Gubuk di Pamekasan

Menurut Aries, keputusan tersebut diambil dalam menyikapi carut-marut penjualan seragam SMA yang mencapai harga lebih dari Rp 2,3 juta dan memberatkan wali murid.

Agar kasus serupa tidak terjadi kembali, Aries akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masing-masing satuan pendidikan. Pihaknya juga menginstruksikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri agar tidak mewajibkan pembelian seragam yang ditentukan oleh sekolah.

"Setiap satuan pendidikan dilarang mewajibkan orang tua atau wali murid untuk membeli seragam dari koperasi sekolah. Jadi tidak boleh ada paksaan pembelian seragam melalui koperasi," tegasnya.

Baca Juga :Jadi Calo PPDB SMP Negeri, Oknum Pegawai Disdik Surabaya Dipecat

Terkait tuduhan drop kain dari Disdik Jatim ke sekolah, Aries menegaskan, tidak ada arahan dari Disdik Jatim untuk menunjuk seseorang untuk mendistribusikan pakaian seragam sekolah.

Aries juga menginstruksikan, jika ada orang tua merasa keberatan terhadap penawaran kain seragam yang dijual di koperasi, maka berhak menolak dan tidak membeli.

"Kami membuat surat edaran mempertegas kembali kepada sekolah-sekolah terkait pengadaan pakaian seragam yang tidak menjadi ranah sekolah. Sekolah tidak boleh memberatkan wali murid. Koperasi sekolah bukan sumber utama pengadaan pakaian seragam sekolah," tegasnya.

Aries membeberkan, dalam surat edaran yang diterbitkan Dinas Pendidikan Jatim menegaskan, wali murid bebas untuk mendapatkan seragam sekolah bagi putra-putrinya dari pihak mana pun.

Kebebasan mendapatkan seragam ini, lanjut Aries berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Baca Juga :Edan! 3 Kakek Cabuli Bocah 10 Tahun, Modus Diimingi Uang Rp5 Ribu

Aries menyebut, sekolah juga wajib memberi toleransi dalam jangka waktu tertentu kepada peserta didik yang tidak mampu untuk menggunakan seragam sekolah sebelumnya dalam mengikuti proses pembelajaran.

"Jadi kalau untuk pakaian khas sekolah, agar lembaga mempertimbangkan harga yang tidak memberatkan orang tua peserta didik atau bisa disiapkan sendiri oleh orang tua atau peserta didik sesuai yang telah ditetapkan," terangnya.

Jika ditemukan persoalan yang sama, Aries tidak segan akan memberi sanksi kepada pimpinan lembaga dalam hal ini Kepala SMA, SMK, dan SLB. (HM/dtc).