Wow! Suara Komeng Sudah Lebih 1 Juta, Lampaui Ganjar dan Semua Parpol di Jabar

bulat.co.id - Pelawak Alfiansyah Komeng tak berhenti bikin kejutan. Kini, perolehan suaranya sudah lebih dari 1 juta suara dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah Jawa Barat.Dilihat bulat.co.id dari website pemilu2024.go.id, hingga data terakhir Jumat (16/2) pukul 17.44 WIB, Komeng meraih 1.196.335 suara atau 12,05 persen. Angka itu masih sangat mungkin bertambah karena data masuk masih 46,75 persen.

Artinya, suara Komeng sementara ini berhasil mengalahkan semua perolehan suara partai politik khusus di tingkat Pileg DPR dan DPRD Jawa Barat.

Baca Juga:

• PSI dan PPP Tak Lolos DPR RI, Ini Urutan Partai Pemenang Pemilu 2024 Masuk Senayan
• Raih 1 Juta Suara DPD RI Asal Sumut, Dedi Iskandar Batubara Komit Pertanggungjawabkan Amanah
• Inilah Daftar 50 Caleg Lolos DPRD Langkat Sesuai Perolehan Suara Rekapitulasi KPU

Di tingkat DPR, Partai Golkar meraup suara paling tinggi sementara ini di Jawa Barat dengan 855.840 suara. Kemudian Partai Gerindra mendapatkan 814.727 suara di posisi kedua dan PKS menyusul di posisi ketiga dengan 675.504 suara.

Di tingkat DPRD Provinsi Jabar, Partai Gerindra berada di posisi teratas dengan 255.271 suara. Kemudian Golkar menyusul di posisi kedua dengan 211.966 suara dan PKS di posisi ketiga dengan 208.080 suara.

Tak hanya mengalahkan semua parpol di tingkat provinsi Jabar, perolehan suara Komeng juga unggul tipis dari suara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jawa Barat.

Sementara ini Ganjar-Mahfud hanya memperoleh 1.106.845 suara khusus di Jawa Barat.

Posisi Ganjar-Mahfud berada di posisi buncit ketimbang dua rival lainnya di Jabar.

Prabowo-Gibran berada di posisi puncak dengan 6.113.292 suara. Kemudian pasangan Anies-Muhaimin berada di posisi kedua dengan 3.532.256 suara.

Apa Itu DPD RI

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang anggotanya mewakili tiap provinsi di Indonesia. Anggota DPD disebut sebagai senator.

DPD berperan menyuarakan kepentingan daerah masing-masing di tingkat nasional. DPD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Pembentukan DPD RI disahkan pada 9 November 2001 sebagai salah satu bagian dari amendemen ketiga UUD 1945.