Pansus Evaluasi Penyelenggara Ibadah Haji Disetujui oleh Seluruh Anggota DPR, Ini Harapannya Kedepan

Mereka juga ingin menangani berbagai aspek penting dalam manajemen haji, seperti kuota, anggaran, dan petugas haji. Hal ini diambil setelah Timwas Haji DPR RI melihat banyaknya kebijakan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Baca Juga:

• Soroti Proyek Parapuar, Ino Peni; Jangan Sampai Kita Gonggong ke Pengusaha, Pemerintah Sendiri Tidak Bayar Upah Pekerja
• GEMAH Angkat Bicara Atas Dugaan Pemerasan Anggota DPRD DKI untuk Judi Sabung Ayam
• Ketua DPRD Mabar Sambangi Kementerian ATR/BPN Terkait Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting

Anggota Timwas Haji DPR RI, Diah Pitaloka, mengatakan bahwa Pansus Haji perlu dibentuk karena masalah kebijakan haji melibatkan banyak kementerian dan instansi terkait.

Pansus Haji akan mengevaluasi berbagai kebijakan praktis seperti manajemen kuota, manajemen petugas haji, dan manajemen keuangan haji.

Diharapkan evaluasi oleh Pansus Haji akan mencakup hingga efisiensi anggaran dengan pendekatan yang dilakukan lintas sektor.

Diah Pitaloka menekankan bahwa adanya Pansus Haji memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dari berbagai variabel dalam penyelenggaraan haji.

Masukan-masukan yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis untuk menemukan solusi konkret bagi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Diharapkan dengan adanya Pansus Haji, perbaikan yang dilakukan dapat lebih mendalam dan komprehensif dengan efisiensi anggaran yang berdampak positif bagi kualitas pelayanan haji di masa mendatang.