JAMPI Sumut Minta Kapolda Sumut Prioritaskan Penertiban Galian C Tanpa Izin di Madina

Seperti data dari wartawan, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madina. Menurut data dari Bapenda, PT. Jaya Kontruksi menggunakan sekitar 69.000 M3 bahan material Galian C. Namun hingga saat ini berdasarkan data Bapenda baru 21.549 M3 yang dibayarkan oleh PT. Jaya Kontruksi.

Baca Juga:

• Kapoldasu dan Rombongan Kunker di Mako Polres Tapsel
• Operasi Tak Berizin Hingga Merugikan Petani, Penyidik Sebut Itu Bencana Alam
• Galian C Sering Berdalih Cetak Sawah, Dinas Pertanian Sergai Ungkap Alih Fungsi Lahan dan Cetak Sawah

"Benar hingga bulan Juli awal, PT. Jaya Kontruksi ini melapor pajak hanya sekitar 21.549 M3. Dan informasi yang kita dapat saat ini pekerjaan Jakon itu sudah mencapai 80%, dalam artian sisa penggunaan material Galian C tanpa izin ini kemana mereka laporkan pajaknya," jelas Dedek Ispenyah, Kabid Penagihan Pajak Daerah, Rabu (26/7/23).

Dugaan penggunaan material galian C yang berasal dari operasi produksi penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) oleh PT Jaya Kontruksi (PT Jakon) dalam pengaspalan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di ruas Jalinsum Kabupaten Mandailing Natal, sangat kuat dugaan telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor : 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan dapat terjerat Pasal 161.

Baca Juga :Biaya Rental Mobnas Wakil Bupati Madina Rp170 Juta Pertahun

Selain itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Utara Nomor : 900.1.13.1/7845/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang penggunaan bahan material pekerjaan kontruksi dari perusahaan yang memiliki izin tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan membayar pajak daerah, turut memperkuat agar Pengerjaan Kontruksi untuk menggunakan galian C yang berasal dari kegiatan penambangan yang memiliki izin produksi resmi.