Prapid Dikabulkan, Hakim Perintahkan Jaksa  Bebaskan PNS Pemko Padangsidimpuan

Pantauan dilokasi, segera setelah pembacaan amar putusan itu, Ketua PN Padangsidimpuan melalui Panitera Thomas Elva Edison SH mengirimkan petikan putusan tersebut ke Kajari Padangsidimpuan Dr Lombok MJ Sidabutar SH MH

Marwan Rangkuti SH selaku kuasa hukum Mustapa Kamal Siregar di kesempatannya mengatakan kliennya ditangkap dan ditahan Termohon III dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ADD 2023 yang diduga dipotong 18 %

Baca Juga:

• HPN 2026 Banten: Hajatan Nasional atau Panggung Eksklusif Gerombolan Pedagang ?
• HPN 2026, Wartawan Se-Indonesia Ekspedisi Budaya dan Sejarah Banten
• Peduli Bencana, PTPN IV Kebun Bandar Pasir Mandoge Turut Berjibaku Salurkan Bantuan

Kajari Padangsidimpuan menetapkan tersangka dan menahan Mustafa Kamal Siregar dengan tidak sah secara hukum. Sehingga diperintahkan Hakim untuk segera dibebaskan.

Dalam pertimbangan Hakim Prapid, tindakan oknum Kajari atau Termohon III itu bertentangan dengan Putusan MK No 21/PUU-XII/2014 dan aturan lain. Karena menetapkan tersangka tanpa 2 alat bukti yang cukup.

"Tindakan Termohon III yang membawa paksa, menahan, menggeledah rumah klien kami, semuanya tidak sah dan batal demi hukum", ujar Marwan.

Ditambahkan Marwan Rangkuti bahwa Pengacara dari Kantor Hukum Marwan & Rekan sangat berterimakasih kepada Hakim Praperadilan PN Padangsidimpuan yang berani dan profesional menegakkan hukum secara arif dan bijaksana.