Jampi Sumut Minta DPRD Madina Panggil Ketua TPPS

bulat.co.id -MADINA | Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Polri (Jampi) Sumatera Utara, Zakaria Rambe menilai sikap tidak transparannya Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sangat tidak etis.
Hal ini diungkapkannya usai dimintai keterangan terkait surat jawaban atas konfirmasi tertulis Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Madina. Karena itu, Zakaria meminta DPRD Madina untuk memanggil Ketua TPPS.
Baca Juga:
Zakaria Rambe mengatakan, sudah seharusnya Ketua TPPS Madina yang juga Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi membuka secara jelas dan terang terkait anggaran. Selain itu juga program-program TPPS yang sudah terlaksana juga jangan hanya sekedar tulisan saja.
Baca Juga :SMSI Madina Akan Kembali Layangkan Konfirmasi Tertulis ke Wabup Terkait Stunting">Jawaban tak Memuaskan, SMSI Madina Akan Kembali Layangkan Konfirmasi Tertulis ke Wabup Terkait Stunting
"Harus dibuka jelas. SMSI sudah mengirimkan surat klarifikasi tertulis, dan sudah dijawab. Namun sepertinya jawabannya masih ada yang ditutupi. Selain itu, terlihat banyak program yang hanya text book saja. Dimana pelaksanaannya dan kapan juga sepertinya ditutupi," ungkap Zakaria melalui sambungan telepon, Rabu (8/11/23).
Melihat ini, Zakaria mendesak DPRD Madina selaku legislatif untuk bertindak. Sudah sepantasnya DPRD Madina melalui komisi terkait untuk bergerak dan memanggil Ketua TPPS Madina. Sehingga fungsi dan tugas dari DPRD berjalan sesuai dengan baik.
"Ini program nasional yang menggunakan anggaran dari APBN. Sudah seharusnya DPRD Madina bergerak, panggil semua OPD terkait dan Ketua Timnya. Minta penjelasan secara rinci dan terbuka baik anggaran maupun program, agar masyarakat Madina tahu kemana habisnya anggaran itu," tegas Zakaria Rambe.

Simpedes BRI Panyabungan Periode ll 2024-2025, Tebar Puluhan Hadiah

Terduga Pelaku Hina Bupati dan Kapolres Sudah Diperiksa, Anggota DPRD Sergai Desak Segera Tangkap

Publik Menduga Pimpinan DPRD Manggarai Barat Tidak Memahami LHP BPK dan Berusaha Menyembunyikan Kesalahan Pemerintah

Kanis Jehabut Tidak Ingin Temuan BPK Dibacakan di Ruang Tertutup dan Tidak Diketahui Publik

Kades Hutatinggi Akui Beri Fee Untuk Dana Pembangunan MCK Mesjid di Desanya.
