Terima WTP dari BPK, Momentum bagi Madina Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

- Senin, 15 Mei 2023 21:06 WIB
Terima WTP dari BPK, Momentum bagi Madina Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Istimewa
Pengamat Ekonomi Madina, Irwan Hamdani Daulay.



"Dari sekitar 1.7 triliun rupiah APBD tahun 2023 hanya sekitar Rp 213 milliar diposkan untuk belanja modal atau belanja yang langsung dapat dinikmati masyarakat, sisanya tersedot di belanja Operasi yang di dalamnya didominasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang berjumlah sekitar Rp 1,1 triliun," jelas dia.

Untuk itu, dia berharap kedepannya agar tata kelola akuntansi keuangan daerah dapat lebih berkualitas dan memihak kepentingan publik proporsi belanja nya perlu terus diperbaiki sehingga porsi belanja modalnya yang lebih besar dibanding belanja pegawai.

Demikian juga agar proporsinya sejalan dengan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yaitu batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD sedangkan batas minimal belanja modal minimal sebesar 40% dari APBD, terdapat waktu selama lima tahun sejak penetapan UU HKPD untuk melakukan penyesuaian besaran persentase belanja terhadap APBD.

Kata dia, opini WTP ini sangat bermanfaat dalam mengawal tata kelola keuangan yang baik. Opini WTP diberikan oleh BPK dengan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kecukupan pengungkapan.

Bagi daerah yang meraih predikat WTP ini biasanya Menteri Keuangan akan mengapresiasinya dengan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) yang nilainya lebih dari Rp 10 milliar.
"Kita berharap Madina juga mendapatkan dana DID tersebut meskipun opini WTP bukan satu-satunya syarat, namun dia berlaku sebagai syarat utama dari sekian persyaratan yang harus dipenuhi daerah calon penerima DID," harap Irwan.

Baca Juga:
Halaman :
1
2
Semua
Editor
:
Tags
BPKLKPDMadinaSumutTapselWTPBulat co id
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru