112 Ribu Warga Sumut Terima Sertifikat Tanah, Edy Rahmayadi Bakal Panggil Kepala Daerah untuk Pembebasan BPHTB
112 Ribu Warga Sumut Terima Sertifikat Tanah
Foto: Istimewa
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengikuti acara penyerahan Sertifikat Tanah oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo serentak se-Indonesia secara daring di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Jabatan Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Kamis (1/12/2022).
Baca juga: Bawa Misi Perdamaian di Mindanao, HWPL Putar Film Dokumenter 'Great Legacy' di Filipina
Kata Askani, untuk program PTSL masyarakat punya kewajiban membayar pajak perolehan tanah. Namun kemampuan membayar masyarakat tidak sama, apalagi nominalnya mencapai Rp 1 Juta dan banyak warga yang mengeluhkan.
"Kalau ini bisa dibebaskan, kegiatan PTSL bisa cepat dan masyarakat terbantu," pungkasnya, yang dilanjutkan penyerahan sertifikat oleh Gubernur kepada 10 warga (perwakilan) penerima.
Sebelumnya, Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah pejabat, menyampaikan penekanan terkait pemberian sertifikat tanah sebagai tanda hak hukum yang sangat penting, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menghindari konflik pertanahan.
Ada 1,552 juta sertifikat yang dibagikan di 34 provinsi, baik yang langsung hadir di istana maupun dari sambungan jarak jauh di provinsi masing-masing. Mengingat pada 2015, tercatat ada 126 juta bidang tanah yang harus diberikan sertifikat. Sementara baru 46 juta kepala keluarga yang sudah ada.
"Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Banyak sekali, itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana," jelasnya.
Dia mengatakan saat ini sertifikat tanah yang sudah diberikan sebanyak 100 juta sertifikat sehingga tersisa 26 juta sertifikat yang akan diselesaikan dalam tahun-tahun mendatang.
"Kurang lebih dua atau tiga tahun rampung," pungkasnya.
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Mantan Pimpinan Cabang Bank Plat Merah di Sergai Jadi Tersangka Dugaan Korupsi 1,3 Miliar
Ketua DPRD Mabar Sambangi Kementerian ATR/BPN Terkait Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting
Ulayat Mbehal Temui Kepala BPN Manggarai Barat, Bawa 14 Dokumen
Kapoldasu dan Rombongan Kunker di Mako Polres Tapsel
DPRD Manggarai Barat Desak BWS NTT Bayar Uang Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting
Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting Jadi Urusan BWS
Komentar