RKUHP Disahkan DPR Hari Ini

Istimewa
Demonstrasi menolak pengesahan RKUHP
bulat.co.id -Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12/2022). RKUHP ini akan menggantikan KUHP bikinan penjajah kolonial.
"Setelah melalui proses sangat panjang dan lama, insyaallah hari Selasa, 6 Desember ini, bangsa Indonesia akhirnya memiliki KUHP buatan sendiri untuk menggantikan KUHP produk penjajah Belanda yang sudah berlaku lebih dari 150 tahun," ucap anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, Senin (5/12/2022).
Bagi Habiburokhman, pengesahan RKUHP adalah kabar baik dan angin segar demokrasi Indonesia. Pasalnya, menurutnya, beberapa pasal fundamental penjaga demokrasi yang ada dalam KUHP.
Baca Juga:Demonstrasi Tolak RKUHP Berlangsung di DPR Siang Ini
"Antara lain Pasal 36 yang mengatur soal pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku pidana hanya bisa dijatuhi hukuman apabila bisa dibuktikan adanya sikap batin atau mens rea si pelaku untuk melakukan pidana. Pengaturan ini akan menghentikan fenomena pemidanaan orang-orang yang bermaksud mengkritik pemerintah tetapi yang dituduh melakukan pidana menyebarkan kebencian," ucapnya.
Kemudian, Habiburokhman mengungkit Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong yang menyebabkan banyak pengkritik pemerintah masuk bui. Menurutnya, pasal tersebut kini dihapus.
"Begitu juga dengan Pasal 263, yang mencabut Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang selama ini banyak menjerat mereka yang berseberangan dengan penguasa, seperti Habib Rizieq, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.
Editor
:
Tags
Berita Terkait

ADPRD Dewi Suryani Apresiasi Kekompakan Alumni SMAN 2 Komodo Buka Turnamen Voli Putri

DPRD Manggarai Barat Desak BWS NTT Bayar Uang Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting

DPRD Manggarai Barat Akan Sampaikan Aspirasi Hasil RDP ke Pusat

ISKA: Ada Substansi yang Lebih Penting Dari Kericuhan Saat RDP di DPRD Manggarai Barat

Breaking News: Marsel Ahang Baku Pukul dengan Kepala BTNK

Ikatan Sarjana Katolik Manggarai Barat Sebut Privatisasi Pantai Adalah Kesalahan Pemerintah Pusat - Daerah
Komentar