DPR RI Sahkan UU PPSK, Berikut Isi Pasalnya
DPR RI Sahkan UU PPSK, Berikut Isi Pasalnya
Foto: dok. DPR RI/Runi
Rapat paripurna DPR RI
bulat.co.id -Upaya mendorong ekonomi Indonesia yang dinamis, akhirnya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) telah resmi dijadikan undang-undang pada Kamis (15/12/2022), lewat Sidang Paripurna.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa reformasi sektor keuangan memiliki tujuan utama untuk membangun ekonomi Indonesia agar lebih dinamis, kokoh, mandiri dan berkeadilan.
Sebelumnya, ke-17 Undang-Undang (UU) yang terkait sektor keuangan telah berusia cukup lama. Bahkan ada yang melebihi 30 tahun. Oleh karena itu, RUU PPSK menjadi penting untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan zaman dan teknologi.
"Kondisi dan tantangan sektor keuangan Indonesia memperlihatkan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia," tegasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip dari CNBC Rabu (11/1/2023).
RUU PPSK ini terdiri dari 27 Bab dan 341 Pasal dan disusun dalam bentuk omnibus law. Dari bab dan pasal tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa materi RUU P2SK secara umum mencakup dua bagian besar. Bagian pertama adalah ketentuan yang mengatur kelembagaan dan koordinasi otoritas di sektor keuangan.
Editor
:
Tags
DPR RIMenteri KeuanganPengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganRUU PPSKUndang-undangbulatBulat co id
Berita Terkait
UMKM Siap Naik Kelas! Pemkab Sergai Sosialisasi Sertifikasi Halal Bersama Anggota DPR RI
Warga Tapanuli Selatan Mendapat Sosialisasi Program MBG, Guna Perbaikan Gizi
Ketua DPRD Mabar Sambangi Kementerian ATR/BPN Terkait Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting
BPN Mabar Tak Keluarkan Peta Bidang Tanah Bendung Anak Munting, Ganti Rugi Lahan Gagal
Kapoldasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto SIK MH Dukung Kinerja Bank Sumut
Anggota DPR -RI Rizal Bawazier Berikan Dukungannya Pada Palson Mansur -Bobby Dalam Pilkada Pemalang
Komentar