Pj Wali Kota Padangsidimpuan Hadiri Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat

Sosialisasi ini diselenggarakan Kejari Kota Padangsidimpuan bekerjasama dengan Pemko yang bertemakan "Pelaksanaan putusan MK Nomor 97 tahun 2016 tentang Yudicial Review Undang - Undang Administrasi Kependudukan dan Penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf atau Rumah Ibadah serta Putusan Perwalian"

Giat tersebut dihadiri, Forkopimda, Kepala OPD, para Pejabat Kejari, Camat, Lurah, Kades se Kota Padangsidimpuan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Pejabat dan undangan lainnya.

Baca Juga:

• Massa GAPERTA Minta Satpol PP Padangsidimpuan Tindak Warung Remang-Remang berkedok Lapo Tuak
• Lapas Padangsidimpuan Gelar Razia Gabungan Rangka Sambut HBP Ke-61
• Wali Kota Padangsidimpuan Pastikan Kelayakan dan Tertib Administrasi Kendaraan Dinas

Pj Wali Kota H Timur dalam pesan dan arahannya mengapresiasi dan ber terimakasih atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut.

"Atas nama Pemko saya mengapresiasi dan ber terimakasih kepada Kajari Padangsidimpuan berserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini sebagai langkah tepat dan strategis kita bersama untuk meningkatkan pelayanan publik", ujar H Timur

H Timur juga menyampaikan bahwa sosialisasi ini rangka mewujudkan penegakan hukum, efektif, akuntabel, inklusif dan menjamin kesetaraan akses keadilan di Kota Padangsidimpuan.

"Pembangunan hukum sebagai salah satu katalisator pembangunan Bangsa perlu ditopang dengan sistem hukum Nasional yang mantap dengan bersumber pada Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945", sebut H Timur.

Diterangkan H Timur, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97 tahun 2016, beragam regulasi turunan sudah diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan publik bagi penghayat kepercayaan, khususnya terkait administrasi kependudukan.

Dan, tantangan yang dihadapi adalah implementasi yang menyeluruh dari tingkat Pusat hingga ke Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal bagi penghayat kepercayaan.

"Putusan MK tersebut menentukan bahwa, penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini didalam dokumen Kartu Keluarga maupun KTP-EL", terang H Timur.

H Timur menambahkan bahwa dokumen Kependudukan merupakan salah satu kekayaan baru yang menjadi modal dalam mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan bernegara utamanya untuk memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, ketentraman dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara, Kajari Kota Padangsidimpuan Dr Lambok MJ Sidabutar SH MH mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak dengan terselenggaranya acara sosialisasi ini.

"Kami mengapresiasi dan ber terimakasih kepada seluruh stakeholder atas dukungannya terhadap sosialisasi putusan MK Nomor 97 tahun 2016 tentang Yudicial Review Undang - Undang Administrasi Kependudukan dan Penyerahan sertifikat tanah wakaf atau rumah ibadah serta putusan perwalian. Sesuai dengan putusan MK Nomor 97 tahun 2016 Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa wajib mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan penganut agama lain oleh Negara dalam hal administrasi kependudukan. Maka dari itu Pemerintah Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menambahkan kolom untuk mencantumkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa di Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini", ucap Dr Lambok.

Kajari Dr Lambok menambahkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar memberikan pencerahan ke masyarakat terkait pengimplementasian keputusan MK tersebut.

Sedangkan perwakilan dari Nazir dan Wali yang disampaikan oleh Salman Siregar juga mengucapkan terimakasih kepada Pemko dan Kajari Padangsidimpuan atas dukungannya mendapatkan sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah sesuai dengan peraturan untuk menghindari konflik di tengah-tengah masyarakat.

Pada giat tersebut, Pj Wali Kota H Timur memberikan piagam penghargaan kepada Kajari Dr Lambok atas dedikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, pendampingan sertifikasi tanah wakaf, penyuluhan hukum door to door, dan penetapan perwalian anak dibawah umur, serta penyerahan sertifikat tanah wakaf.

Kemudian, penyerahan penetapan perwalian anak oleh Pj Wali Kota H Timur, Kajari Dr Lambok bersama Forkopimda kepada Nazir dan Wali.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Kaban Kesbangpol dan Kadisdukcapil Padangsidimpuan.

Suasana saat Pj Wali Kota H Timur hadiri sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.