Humas Tabagsel Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Kejari Padangsidimpuan Usut Dugaan Korupsi Anggaran RDTR

Dalam aksi tersebut, Ketua Umum Humas Tabagsel Rasydin Hasibuan bersama Koordinator Aksi Chandra Ananda Lubis dan Koordinator Lapangan Arjun Supaldi Harahap mendesak Kejari untuk mengusut dugaan korupsi dalam belanja jasa konsultasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di dua kecamatan, yakni Kecamatan Hutaimbaru dan Kecamatan Angkola Julu.

Keduanya disebut menerima alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp450 juta dari APBD Tahun Anggaran 2024, yang diduga tumpang tindih.

Baca Juga:

• Ada Dugaan Mark-up TA 2025 di DPRD Padangsidimpuan
• Polres Padangsidimpuan Amankan 16 Tersangka dan Ungkap 13 Kasus Narkoba Selama Periode Operasi Antik Toba
• Polisi Bongkar Dugaan Jaringan Narkoba di Padangsidimpuan

"Pak Kajari, panggillah Kadis Instansi terkait dan turunlah kelapangan untuk menyelidiki dan menghitung dan melihat tentang belanja jasa penyusunan RDTR karena ada dugaan anggaran tumpangtindih", tegas para orator secara bergantian.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Padangsidimpuan, Jimmy Donovan SH MH, mewakili Kajari Dr Lambok MJ Sidabutar SH MH, menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan Humas Tabagsel sedang dalam tahap pendalaman.

"Laporan sudah didalami dan di analisa kita tidak serta merta memanggil Kadis Instansi terkait sebab ada prosedurnya atau sesuai SOP", jelas Jimmy Donovan

Setelah mendengar tanggapan dari pihak Kejari, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, sembari menyatakan akan menunggu tindak lanjut dari laporan yang mereka sampaikan.

Aksi ini turut dikawal oleh aparat kepolisian dari Polres Padangsidimpuan dan personel Satpol PP, sehingga aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan aman.