'Vox Populi Vox Dei' Menuju Pilkada Sumba Barat Daya yang Berintegritas

Demokrasi Pilkada SBD 2024 menjadi salah satu kontestan untuk menunjukkan jiwa yang bertanggungjawab.

Pilkada SBD 2024, biarkan enjadi demokrasi dengan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat SBD dan menciptakan sejarah baru yang baik untuk demokrasi Pilkada SBD di tahun 2024, yang tidak seperti pilkada- pilkada sebelumnya begitu sangat mengecewakan dan mencoreng nilai-nilai demokrasi karena money politic dan kecurangan-kecurangan dalam proses pemungutan suara.

Baca Juga:

• Caleg Terpilih di Pileg 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
• Kabupaten Serdang Bedagai Siap Sukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
• Tokoh Senior PDIP Pemalang Meramaikan Bursa Pencalonan Bupati 

Agar terhindar dari money politic dan kecurangan kecurangan dalam pemungutan suara Pilkada 2024, tentunya partisipasi dan kesadaran bersama untuk mengawal dan menciptakan demokrasi pilkada SBD dapat berjalan dengan baik adanya.

Karena Pilkada SBD 2024 menjadi rujukan bagi perubahan dan pilihan yang akan menentukan masa depan SBD yang lebih baik.

Di tengah dinamika yang semakin kompleks, seruan untuk menjaga integritas, transparansi, dan martabat dalam proses pemilihan sangatlah penting, suara-suara kita semua, harus diakui sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang sah karena suara hati nurani rakyat adalah suara Tuhan 'Vox Populi Vox Dei'.

Namun, untuk memastikan demokrasi yang sejati, bukanlah hanya sekedar membuang suara di kotak suara. Lebih dari itu, adalah tentang bagaimana kita berpartisipasi secara aktif, bagaimana kita menghormati perbedaan, dan bagaimana kita memastikan bahwa setiap warga negara dalam lingkup wilayah SBD memiliki akses yang sama dalam menentukan hak pilih.

Demokrasi yang bermartabat bukanlah sekedar tujuan yang harus dicapai, tetapi juga proses yang harus dijaga dengan penuh kepedulian dan keberanian kita bersama.

Saya Ketum IKPM SBD-Kupang menegaskan kepada penyelenggara, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pentingnya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) KPU dan Bawaslu memiliki peran krusial dalam memastikan integritas dan keadilan pilkada SBD. Oleh karena itu, saya menyerukan agar KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan tanpa intervensi politik dan kekuasaan serta dari pihak manapun.

Netralitas adalah kunci dalam menjaga integritas Pilkada SBD. Saya mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan para Kepala Desa untuk memegang teguh netralitas dalam segala tindakan dan sikap selama periode kampanye dan pemungutan suara. ASN adalah pelayan publik yang harus berkomitmen pada prinsip-prinsip ketidakberpihakan dalam menjalankan tugasnya.