Aliansi Jurnalis Independen Ambon Kutuk Aksi Pemukulan Wartawan

Pemukulan terjadi lantaran Yoseph memberitakan sikap Pemuda Katolik Maluku Tenggara dan Forum Masyarakat Maluku Tenggara terhadap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Maluku Tenggara, M Taher Hanubun.

Baca Juga:

• 286 Calon Jamaah Haji Sergai Siap Berangkat, Bupati Sampaikan Pesan Ini
• Jemaah Umroh Abata Travel Medan Bakal Tiba di Medan Jelang Musim Haji
• Nama Haji Ramang Sering Disebut Dalang Mafia Tanah, Kepala BPN Bilang Begini

Baca Juga :Penjabat Gubernur NTT Menjadi Pembina pada Upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2023

Kejadian bermula saat istri Yoseph menerima ancaman via telepon seluler, pelaku mengira yang mengangkat telepon adalah Yoseph. Saat itu, Yoseph tidak berada di rumah dan meninggalkan telepon selulernya.

Pada pukul 18.20 WIT, Yoseph kembali ke rumah dan menyuruh istrinya untuk menutup kios dan supaya berlindung. Sekitar pukul 18.51 WIT, pelaku bersama sejumlah orang sudah berada di depan rumah Yoseph, mereka turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah.

Pelaku lantas menunjuk ke arah Yoseph dan memukulnya. "Tangan kanannya langsung tumbu (tonjok) saya dalam muka sebelah kanan," kata Yoseph.

"Stop buat berita, "Hei, kau buat apa? Kau buat berita apa ha? Ose (kau) stop buat berita, stop e" lanjut Yoseph menirukan perkataan pelaku.

Kejadian ini telah dilaporkan ke Polres Maluku Tenggara, Selasa, 26 September sekitar pukul 00:00 WIT dini hari.

AJI Ambon menilai, tindakan tersebut bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, karena menghambat jurnalis dalam mencari informasi serta menjamin kebebasan pers.

Penghalangan kerja jurnalistik diancam pidana penjara 2 tahun dan denda Rp500.000.000,- sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Tindakan tersebut menambah preseden buruk dan ancaman kemerdekaan pers di Maluku. Maka untuk mendukung kemerdekaan pers, AJI Ambon meminta aparat kepolisian segera memproses hukum pelaku sesuai undang-undang yang berlaku.

Baca Juga : Pj Gubernur Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD NTT

AJI Ambon juga meminta pihak kepolisian menghormati kerja-kerja jurnalistik dan mendukung kemerdekaan pers.

Hal ini merujuk pada kerjasama perlindungan kemerdekaan pers (PKS) antara Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan.

Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 yang bertujuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.

Sesuai kesepakatan dalam PKS, apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan maka hal itu akan dikoordinasikan dengan Dewan Pers.

Mengimbau semua pihak untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan pers. Selain itu, untuk perusahaan media dapat memberikan perlindungan kepada jurnalisnya.