Kakanwil Jatim Bertemu Gebernur Jatim, Apa yang Dibahas

"Kami menyampaikan update terkini terkait isu-isu hukum dan HAM di Jawa Timur, mulai dari pemasyarakatan, keimigrasian maupun pelayanan hukum dan HAM," kata Imam.

Baca Juga:

• Sat Reskrim Polres Sergai Ungkap TPPO Libatkan WNA dan Pekerja Migran Indonesia 
• Pemprov NTT Bersama KONI NTT Selamatkan Korban TPPO
• 6 Bulan Menjalani Bisnis TPPO ke Malaysia Akhirnya Diungkap, Tersangka Dapat Imbalan 5 Juta per Orang

Baca Juga:KPUD Pamekasan Belum Terima Juknis Khusus Disabilitas

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan TPPO sering dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar tercipta suatu kolaborasi baik. Akar permasalahan perdagangan orang ini terjadi sangatlah kompleks

"Faktor ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, kesulitan mencari lapangan pekerjaan di dalam negeri, sosial dan budaya, merupakan pemicu terjadinya TPPO akhir-akhir ini," papar Imam.

Imam menjelaskan, terkait kondisi lapas dan rutan di Jatim, saat ini ada 39 Lapas dan Rutan. Dari jumlah Lapas dan Rutan itu, dihuni sekitar 29 ribu orang dari kapasitas hunian sekitar 13 ribu orang.

"Kami berharap, Pemprov bisa mendorong optimalisasi penerapan restorative justice, agar tidak semua pelaku tindak pidana dimasukkan Lapas dan Rutan, namun bisa mengoptimalkan pidana alternatif," pungkasnya

Baca Juga :Kasus Inses Banyumas, Polisi Temukan Kerangka Bayi Lainnya

Sementara itu, Khofifah menanggapi bahwa TPPO harus mendapatkan atensi khusus. Karena modus operandinya semakin berkembang dan korbannya juga bertambah banyak jika dibandingkan dengan di masa lalu.

"Dulu kita mengenal trafficking ini person, sekarang sudah lebih sistematis dan korbannya melibatkan sekelompok orang, ini yang harus diantisipasi. TPPO ini masalah internasional, jadi lebih complicated, saya kira perlu pembahasan lebih komprehensif," pungkasnya.