Gubsu Bantah Keluarkan Rekomendsi Terkait Penggunaan Material Galian C Tanpa Izin

Beranjak dari keterangan Kepala Dinas Perindag ESDM Provinsi Sumatera Utara Mulyadi Simatupang SPi, MSi, semakin kuat dugaan bahwa aktivitas penambangan material galian C di Dusun Ranto Sore, Kelurahan Simpang Gambir dan Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu merupakan kegiatan Ilegal dan belum memiliki SIPB, sehingga diduga telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dapat dijerat dengan Pasal 158.

Baca Juga:

• Penjaringan SEMA dan DEMA STAIN Madina Dinilai Tak Sesuai Prosedural
• UMKM Madina Harus Bergerak dan Bangkit, Butuh Dukungan Bupati
• Para Dosen UNIMED Kunjungi KKM Beri Dukungan Perkembangan Ekonomi Kreatif di Madina

Baca Juga :Pengurus SMSI Madina Dapat Penghargaan

Sedangkan PT Wika-SMJ-Utama KSO selaku pengguna material galian C yang berasal dari kegiatan operasi penambangan tanpa memiliki SIPB diduga telah mengangkang Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Pasal 161.