Gubsu Bantah Keluarkan Rekomendsi Terkait Penggunaan Material Galian C Tanpa Izin

Dalam pesan Whatsapp (WA) yang disampaikan Kadis Perindag ESDM Mulyadi Simatupang SPi, MSi kepada wartawan, dengan tegas membatah informasi yang disampaikan oleh pihak PT Wika-SMJ-Utama KSO.

Baca Juga :PT Wika-SMJ- Utama KSO Sebut Gubsu Benarkan Penggunaan Galian C Tanpa Izin

"Sudah saya cek berita itu tidak benar dan tidak ada penambangan galian C memegang rekomendasi dan surat edaran Gubsu yang membenarkan pengambilan materia galian C tanpa memiliki SIPB, jadi dengan tegas saya sampaikan berita itu tidak benar cukup jelas dan tegas ya," sebut Kepala Dinas Perindag ESDM Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• TGSC Datangi Polres Madina, Pertanyakan Laporan
• Raja-raja Adat Mandailing Jatuhkan Sanksi Tegas atas Aksi Miswar Daulay Cs
• Proyek Tak Bertuan Ditemukan di Darussalam Madina

Saat dimintai tanggapan terkait penambangan galian C di Dusun Ranto Sore, Kelurahan Simpang Gambir dan Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu, Mulyadi Simatupang SPi,MSi mempertegas pernyataannya bahwa tidak ada pemegang rekomendasi yang membenarkan penambangan material galian C tanpa SIPB.

Baca Juga :DPT Pemilu 2024 Madina 334.883 Jiwa

"Tanggapan saya sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang saya miliki di bidang Perindag ESDM bahwa tidak benar ada rekomendasi pengambilan materi galian C tanpa memiliki SIPB, sekali lagi jawaban saya ini sudah tegas dan cukup jelas," ungkap Mulyadi Simatupang SPi, MSi Kadis Perindag ESDM Provinsi Sumatera Utara.

Beranjak dari keterangan Kepala Dinas Perindag ESDM Provinsi Sumatera Utara Mulyadi Simatupang SPi, MSi, semakin kuat dugaan bahwa aktivitas penambangan material galian C di Dusun Ranto Sore, Kelurahan Simpang Gambir dan Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu merupakan kegiatan Ilegal dan belum memiliki SIPB, sehingga diduga telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dapat dijerat dengan Pasal 158.

Baca Juga :Pengurus SMSI Madina Dapat Penghargaan

Sedangkan PT Wika-SMJ-Utama KSO selaku pengguna material galian C yang berasal dari kegiatan operasi penambangan tanpa memiliki SIPB diduga telah mengangkang Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Pasal 161.