Puan Maharani Minta Kualitas Belanja Negara di APBN 2024 Diperkuat, Ini Tujuannya
bulat.co.id -JAKARTA | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Peningkatan APBN 2024 ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat.
Baca Juga:
Puan menegaskan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga :Ketua MPR Singgung Penyelesaian Aksi Separatis KKB">Ketua MPR Singgung Penyelesaian Aksi Separatis KKB
"Harapan kita semua, belanja negara ke depan khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas dan manfaatnya langsung dirasakan rakyat," ucap Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/23).
Pemerintah telah memperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan atau wellbeing budget, yang akan mengaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.
Menurut Puan, anggaran berbasis kesejahteraan menjadi acuan bagi setiap kementerian dan lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.
"Implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN tahun anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan anggaran belanja selanjutnya," tegasnya.
Baca Juga :Presiden Umumkan Usulan Kenaikan Gaji ASN, TNI, dan Polri
Apalagi, pemerintah juga menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting. Dari Rp 10 miliar hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat, sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan.
"Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya," pungkas Puan. (bsc).
Delapan Tamu Khusus Diundang Prabowo ke Sidang Tahunan MPR RI 2026
Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar dalam Pengelolaan Kuota Haji
Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar dalam Pengelolaan Kuota Haji
Massa Tergabung di AMB Gelar Aksi Unjuk Rasa Damai di Kantor Wali Kota dan DPRD Padangsidimpuan
Komisi III DPR RI Panggil Polda Sumut dan Keluarga Korban Kasus Kematian Mantan Istri Polisi Medan