Harta Wabup Madina Atika Bertambah Capai 1 Miliar Tempo Setahun

Hal ini diungkapkan Ucok melihat kondisi Kabupaten Madina yang saat ini sedang ditimpa permasalahan hukum khususnya permasalahan PPPK.

Ucok menilai pertambahan harta kekayaan Wakil Bupati Madina yang dilaporkan ke KPK tergolong tak wajar. Menurut Ucok, kepatuhan yang disampaikan oleh Wakil Bupati ini hanya sekedar formalitas saja.

Baca Juga:

• Bupati dan Wakil Bupati Kompak Terima Demo dari Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sergai
• Bupati Tapsel Tindak Tegas 3 Pejabatnya
• 574 Pelaja4 Ikuti Olimpiade Sains di Madina

"Apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati Madina ini sangat tidak wajar. Selama setahun pertambahan nilai kekayaan Wakil Bupati Madina bisa mencapai 1 miliar," tanya Ucok.

Melihat ini, Ucok pun berharap KPK khususnya tim gratifikasi dalam mengecheck kebenaran itu. Hal ini dicurigai oleh Ucok, ada ketidakjujuran dari Wakil Bupati Madina terhadap harta kekayaannya.

"KPK harus check and richek atas laporan keuangan dan pertambahan harga kekayaan Wakil Bupati Madina ini. Apalagi kita tahu saat ini, Madina sedang dilidik terkait kasus suap PPPK. Tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan Wakil Bupati Madina dalam kasus tersebut," tutur Ucok, Rabu (13/3/2024) melalui WhatsApp.

Dalam laporan LHKPN Wakil Bupati Madina tahun 2022, tercantum total harta kekayaannya mencapai Rp 16.617.798.099. Sedangkan dalam LHKPN tahun 2023, yang dilaporkan tertanggal 10 Januari 2024, tercantum harta kekayaannya bertambah menjadi Rp 17.395.202.741. Berdasarkan hitungan itu, harta kekayaannya Atika Azmi Utammi bertambah sebesar Rp 777.404.642.

Sementara itu, Aktivis Anti Korupsi Sumatera Utara, Arief Tambupolon mengapresiasi kepatuhan dari Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi yang tepat waktu melaporkan harta kekayaannya. Menurut Arief masih banyak juga Kepala Daerah baik, Bupati maupun Wakil Bupati di Sumatera Utara yang tak berani melaporkan harta kekayaannya.

"Kita apresiasi jika Wabup Madina tepat waktu melaporkan harta kekayaannya. Hanya saja, penambahan kekayaan mencapai 80% ini harus kita pertanyakan. Wabup Madina juga harus berani memberikan keterangan jika nantinya ada pertanyaan dari auditor KPK," tegas Arief.