Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Penerimaan PPPK 2023 Madina

"Ditemukan maladministrasi namun dinyatakan ditutup dikarenakan telah masuk tahap sidang pertama PTUN. Demikian," kata Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, James Panggabean, melalui pesan tertulis, Kamis (16/5/2024).

Baca Juga:

• Akong : Tak Ada Kata Tidak, Kasus EEL Harus Di-SP3 kan.
• Debat Pilkada Madina dijadwalkan di Paluta
• Harun Mustafa Nasution : Pemuda Harus Mampu Berkontribusi Untuk Pembangunan Daerah 

Disinggung apa rekomendasi Ombudsman Perwakilan Sumut ke Menpan RB, BKN Pusat, dan Mendikbud, terkait seleksi PPPK Madina 2023 ini, James menyebut hanya saran saja.

"Hanya saran untuk koordinasi ke Menpan, BKN dan Mendikbud terkait kepastian pengangkatan calon PPPK," ujarnya.

Disinggung apa saran Ombudsman yang lebih spesifik ke Pemkab Madina, apakah pembatalan SKTT atau pembatalan hasil pengumuman PPPK Madina 2023, James hanya memberi jawaban begini.

"Kami hanya menganjurkan untuk berkoordinasi ke Menpan, BKN dan Kemendikbud terkait kepastian Calon PPPK Tahun 2023. Tidak ada saran spesifik seperti Langkat karena sudah masuk ke tahap persidangan kemarin. Hal ini berbeda dengan Langkat karena pas penyerahan belum berjalan proses persidangan," katanya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumut akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan langsung ke Bupati Mandailing Natal (Madina) tanggal 13 Mei 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, James Marihot Pangabean, Kamis (2/5/2024).

Menurut James hasil penyelidikan mereka terkait proses penerimaan tenaga PPPK 2023 ini sudah selesai dan rampung.

Karena itu, hasil laporan ini akan mereka serahkan langsung kepada Kepala Daerah. Nantinya dia berharap laporan mereka bisa disikapi dan ditindaklanjuti oleh Bupati Madina.