Sengketa Pilakdes di Madina Menunggu Ketetapan Bupati
Istimewa
"Namun itu tentunya dari sudut pandang dari kami Dinas PMD sebagai panitia penyelenggara pemerintah yang kehendaknya bukan menyelesaikan. Kalau ada yang merasa tidak puas itu kan tentunya masuk dalam ranah yang lain. Karena ini kan produk hukum, maka kita juga meminta persepsi dari hukum juga. Setelah nanti dikoordianasikan hasilnya, itulah yang akan diputuskan Pak Bupati, " kata Mainul lagi.
Sedangkan sengketa yang sifatnya aduan dugaan politik uang ( money politic), kata Mainul, pihaknya mempersilahkan pelapor agar menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Kepolisian.
"Karena itu ranahnya. Sedangkan yang sifatnya soal perhitungan jumlah suara telah tuntas, tinggal menunggu eksaminasi hukum dari kuasa hukum para penggugat," ungkapnya.
Sementara untuk Kepala Desa terpilih yang ikut dalam pelaksanaan Pilkades serentak pada akhir tahun 2022 lalu, paling lama di awal bulan Maret 2023, Pemerintah Daerah akan melantik Kepala Desa.
Saat ini, ujar Mainul, pihaknya fokus pengangkatan pelakasana jabatan (Pj) terkait kepala desa yang sudah berakhir masa jabatannya pada pada 13-17 Februari 2023 karena melihat kepentingan masyarakat adalah hal yang lebih besar dibandingkan masalah tersebut.
"Jadi, saat ini PMD Madina tengah mempersiapkan kebutuhan pemberkasan administrasi terkait para calon Pjs Kepala Desa dan setelah rampung akan diserahkan ke Pak Bupati selaku kepala daerah. Sehingga, dana desa tidak terhambat," ujarnya.
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Bupati dan Wakil Bupati Kompak Terima Demo dari Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sergai
Bupati Tapsel Tindak Tegas 3 Pejabatnya
BPN Mabar Tak Keluarkan Peta Bidang Tanah Bendung Anak Munting, Ganti Rugi Lahan Gagal
286 Calon Jamaah Haji Sergai Siap Berangkat, Bupati Sampaikan Pesan Ini
Bupati Madina Keluarkan Surat Perintah Penghentian PETI Di 12 Kecamatan
Bupati Labuhanbatu Buka Carnaval di Eks Pasar Baru Rantauprapat Tuai Respons Warganet
Komentar