Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Sumut, Pj Gubernur Sebut Potensi dan Pencegahan Kerawanan Pesta Demokrasi

Dengan upaya dan kerja keras bersama mengantisipasi potensi permasalahan, lanjut Hassanudin, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang demokratis. Dengan demikian, berbagai potensi kerawanan yang bisa saja muncul dapat dicegah, terutama dengan deklarasi damai yang ditandatangani seluruh peserta Pemilu.

Baca Juga:

• Membayangkan NTT 2045: Emas atau Was-was?
• Kapoldasu dan Rombongan Kunker di Mako Polres Tapsel
• Gubernur NTT Sambut Hangat Ketua BPK RI di Kupang

"Melalui kegiatan ini kita harapkan dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga kita mampu menjalankan tugas mulia dengan bergandengan tangan dalam menjaga kondusifitas wilayah, serta menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran. Termasuk kepada ujaran kebencian yang berbau fitnah terhadap suku, agama, ras dan politik uang.

Baca Juga :Komit Perkuat Transisi PAUD ke SD, Bunda PAUD Labuhanbatu Raih Penghargaan

Pada kegiatan tersebut, dua kepala daerah yang hadir, yakni Plt Bupati Langkat Syah Afandin sekaligus Plt Ketua DPW PAN Sumut dan Bupati Mandailingnatal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution yang juga Ketua DPW PKB Sumut, turut menandatangai deklarasi damai bersama ketua partai politik peserta Pemilu.

Kesempatan itu, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution menyampaikan bahwa pihaknya turut berkomitmen bersama dalam hal penganggaran Pemilu 2024, sekaligus ikut bertanggung jawab memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berdemokrasi.

"Sebagai ketua partai politik, tentu kita harus berkomitmen bersama dengan seluruh partai peserta pemilu. Sebagaimana pesan Pak Pj Gubernur agar menjaga iklim demokrasi, menjaga pikiran, mulut dan jari. Sehingga semuanya adalah adu program, tanpa menjelekkan orang lain," pungkas Bupati Madina meneruskan pesan Pj Gubernur.