Komisi VIII DPR RI Minta BPKH Tanggung 50 Persen Biaya Haji Tiap Jemaah

bulat.co.id - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji kembali simulasi biaya haji. Komisi VIII DPR meminta BPKH menanggung 50 persen biaya haji setiap jemaah.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi. Dia awalnya menegaskan bahwa Komisi VIII DPR akan memihak kepada kepentingan masyarakat terkait biaya haji.

Baca Juga: Biaya Haji 2023 Lebih Murah">Arab Saudi Umumkan Biaya Haji 2023 Lebih Murah

"Percayalah Komisi VIII akan memihak pada kepentingan masyarakat agar mereka yang sudah antre kurang lebih 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau, jadi memang ini pilihan yang sulit. Tapi kalau kita semua terbuka, transparan dan lakukan kajian rasional, maka saya kira kita akan temukan titik moderat yang kita semua bisa terima," kata Kahfi saat konferensi pers di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (8/2/2023), dilansir dari detikcom.

Kahfi menjelaskan alasan masyarakat tidak bisa menerima simulasi biaya haji yang diusulkan pemerintah saat ini. Untuk diketahui, Kemenag mengusulkan biaya haji 2023 senilai Rp 69 juta.

Baca Juga:

• TPQ Al Muhajirin Sembelih Dua Sapi Kurban, H Muhajir: Alhamdulillah Semoga Barokah
• Ketua DPRD Mabar Sambangi Kementerian ATR/BPN Terkait Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting
• Wabup Weng Titip Pesan ke 78 Calon Jemaah Haji, Ceritakan kepada Semua Orang Bahwa Labuan Bajo Itu Surga Dunia