Ketua PPP Padang Sidempuan Sarankan Warga Minta Karcis Parkir
Suhut Gultom - Selasa, 02 Mei 2023 13:00 WIB
Istimewa
Ketua DPC PPP Kota Psp, Hasanuddin Sipahutar saat beri saran ke warga Kota Psp terkait sistem perparkiran.
bulat.co.id - Ketua DPC PPP Kota Padang Sidempuan Hasanuddin Sipahutar menyarankan warga jangan membayar parkir tanpa diberikan karcis larkir dari petugas yang ditunjuk Pemko sebagai Petugas Parkir resmi. Hal ini diungkapkannya di ruang kerjanya terkait sistem perparkiran di Kota Padang Sidempuan, Selasa (2/5/2023).
"Ingat, petugas parkir wajib menyerahkan karcis parkirnya kepada pengendara. Tentunya petugas resmi yang terdata di dinas terkait," pesannya.
Baca Juga:Bhabinkamtibmas Polsek Batang Angkola Bantu Warga yang Kebanjiran
Melihat adanya sejumlah titik parkir di Kota Padang Sidempuan yang saat ini ada yang tidak masuk kategori resmi, kemudian diminta uang parkir tanpa memberikan karcis, Hasanuddin mengatakan hal tersebut bisa dikatagorikan bentuk Pungutan Liar (Pungli).
"Kemudian Tim Satgas Pungli apakah tidak melihat hal seperti ini tidak katagori Pungli," ungkapnya.
Diuraikannya, karcis parkir itu merupakan control point bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Jika dibiarkan berarti PAD Pemko Padang Sidempuan bocor. Padahal ada target PAD dan itu transparan jangan dibiarkan," urai Hasanuddin.
Tambahnya, sebagai masukan ia berharap pihak Satgas Pungli segera menyelesaikan maslaah ini.
"Satgas Pungli terjun ke bawah sikat yang dinilai bukan kategori parkir resmi. Dimana, kemungkinan terjadinya Pungli, jika didiamkan berarti ada apa," katanya.
Ditambahkannya, jika perlu divideokan dan diviralkan.
"PPP juga berulang kali menyarankan agar zona parkir resmi ditetapkan dinas terkait per parkiran, dengan adanya marka parkir dan tanda parkir merupakan tanda resmi sebagai kantong Parkir dan itu jelas tertuang dalam aturan," bebernya.
Peraturan daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2010, kemudian Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 32 Tahun 2018 merupakan PAD dengan aturan yang jelas dengan pengutipan restribusi resmi, lebih dari itu maka disebut Pungli dan tidak jelas", Tegas Hasan.
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Sekretaris DPP AWP2J Pinta Polres Tapsel Periksa Kabid Dikdas Pendidikan Tapsel Terkait Dugaan Pungli
Kafilah Kecamatan Sayur Matinggi raih Juara Umum MTQ ke-57 tingkat Kabupaten Tapsel
Polres Tapsel Amankan Pria Pengedar Sabu
Stevi Harman Minta Menteri PPPA Siapkan Dana Khusus Bagi Organisasi yang Mendampingi Korban Kekerasan Asusila
Dua Warga Muara Batang Toru Tapsel Diamankan Polisi Diduga Penyalahgunaan Narkoba
Bupati Tapsel Resmi Buka MTQ ke-57 Tingkat Kabupaten
Komentar