Krisis Anggaran Terpa Damkar Kabupaten Pemalang 

Bahkan kondisi unit pemadam kebakaran sendiri disebut hidup segan mati tak mau.

Hal ini disampaikan oleh Drajat, selaku Plh Satpol PP Kabupaten Pemalang kepada tim bulat.co.id, pada Rabu siang (28/6/23) lewat sambungan teleponnya.

Baca Juga:

• Pengembalian Izin PT AR Dipertanyakan, "Proses Hukum dan Kepentingan Korban Belum Tuntas"
• Polri Libatkan TNI dan Satpol-PP Ciptakan Kamtibmas Kondusif di Labuhanbatu
• Gelar Patroli Gabungan, Petugas Sasar Daerah Rawan dan Lokasi Hiburan Malam di Rantauprapat

Baca Juga :Ini Kabupaten Termiskin Nomor Dua di Provinsi Jawa Tengah, Yuk Simak Penjelasannya

Lebih lanjut Plh Satpol PP Pemalang, Drajat menuturkanbahwa ketersediaan keuangan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam satu tahun kususnya pada 2023 sebesar Rp.124.000.000 tidak ideal.

"Bahkan pada bulan April anggaran tersebut telah habis. Keterbatasan anggaran dan fasilitas yang dimiliki membuat Damkar Kabupaten Pemalang kesulitan dalam menjalankan operasional, terutama dalam menangani kebakaran di daerah yang sulit dijangkau," kata Drajat.

Baca Juga :Anak Jalanan dan PGOT Masih menjadi Masalah Sosial di Kabupaten Pemalang

ia menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan rutinitas operasional, seperti pembelian BBM, perawatan, dan lainnya, tim Damkar Kabupaten Pemalang bahkan harus menggunakan dana pribadi untuk membiayai kegiatannya. Padahal sebelumnya pemerintah daerah pernah menganggarkan biaya operasional Damkar sebesar Rp. 680.000.000 dalam satu tahunya.

Dengan habisnya anggaran pada bulan April, aktivitas Damkar di khawatirkan akan lumpuh. Oleh karena itu Drajat berharap ada perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengatasi krisis anggaran yang dihadapi Damkar saat ini.

Edi Susilo selaku Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi dan mendukung apa yang menjadi kebutuhan Damkar.

Baca Juga :Air Keramat Sumur Syeh Maulana Samsudin, Diyakini Dapat Mengobati Berbagai Penyakit

Menurut Edi, Damkar dapat mengajukan kebutuhannya ketika sedang membahas evaluasi kegiatan tahun anggaran 2022.

Diharapkan dengan adanya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Damkar dapat tetap menjalankan tugas dan memberikan peranan penting dalam menyelamatkan masyarakat.