Permohonan PHPU PPP Ditolak MK

Meski tidak puas atas putusan tersebut, PPP menghormati putusan MK sebagai bagian dari proses tahapan Pemilu 2024.

Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan kendati putusan MK tidak sesuai dengan harapan, namun pihaknya menegaskan telah memperjuangkan suara pemilih PPP melalui jalur konstitusional secara optimal.

Baca Juga:

• BNPB Siap Tindaklanjuti Putusan MK soal Status Bencana Nasional
• BNPB Siap Tindaklanjuti Putusan MK soal Status Bencana Nasional
• Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU Dorong Transformasi Pengelolaan LKS Deli Serdang dan Tingkatkan Profesionalisme

"Putusan MK tentu tidak sesuai harapan. Tapi perlu kami tegaskan, PPP telah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya," kata Arwani dalam keterangan tertulis, Kamis (23/5/24).

Menurutnya, pihaknya telah secara optimal memperjuangkan suara pemilih PPP dengan cara konstitusional melalui PHPU di Mahkamah Konstitusi.Dia mengatakan PPP telah memperjuangkan dengan benar. Hal itu diungkapkan olehnya di Jakarta, Rabu (22/5/24).

"Kami memperjuangkan suara pemilih PPP dengan cara yang benar dengan menghormati institusi demokrasi," tutur Arwani.

Dia menyebutkan terjadi perbedaan perspektif antara MK dan PPP dalam melihat obyek gugatan terkait PHPU yang mengakibatkan putusan MK tidak sesuai dengan harapan .

"Ada perspektif yang berbeda dalam melihat obyek gugatan yang PPP ajukan. Konsekuensinya, putusan MK jauh dari harapan. Kami menghormati putusan tersebut dalam sudut pandang konstitusional," tutup Arwani.

Sebagaimana informasi tambahan, permohonan gugatan PPP atas PHPU di MK, melalui putusan desmissal, tahapan pembuktian atas permohonan PPP tidak dapat dilanjutkan. Putusan desmissal ini memupus harapan PPP untuk memenuhi syarat minimal batas ambang keterwakilan di parlemen (parliamentary theshold) sebesar 4 persen.