Silpa APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Rp157 Miliar

bulat.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Simalungun menemukan adanya selisih kelebihan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau silpa selama periode tahun 2021 sebesar Rp157 miliar.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun yang mengelola anggaran tidak menjelaskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2021.

Baca Juga:

• Mungkin Salahsatunya Punya Kamu! Cek 10 HP yang Pancarkan Radiasi Paling Tinggi
• BPJS Kesehatan Bantah Batasi Tindakan Medis & Terlambat Bayar Klaim
• Balikan! Al Ghazali dan Alyssa Daguise Disebut Ngebet Pengen Nyusul Thariq-Aaliyah Gegara Lakukan Hal Ini

Hal ini memantik reaksi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun dalam rapat pembahasan KUA P-APBD tahun 2022 pada Senin (19/9/2022) sekira pukul 11.55 WIB.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Plt Kepala Badan Keuangan Kabupaten Simalungun Marudut Sinaga, menerangkan dalam pengajuan KUA P-APBD tahun 2022 terdapat silpa yang tidak diterangkan secara detail OPD mana saja yang serapan anggarannya rendah sehingga terjadi silpa anggaran yang sedemikian banyak.

Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastro Jaya Sirait, meminta TAPD agar memberikan detail OPD yang serapan anggarannya rendah.

"OPD mana yang serapan anggarannya rendah tidak dijelaskan. Mohon dijelaskan sekarang. Kalau nanti (diserahkan data OPD terkait) sidang kita skors dulu," kata Sastro.

Hingga sidang usai, TAPD tak juga menjelaskan OPD mana saja yang minim serapan anggaran hingga menyebabkan tingginya angka silpa tahun anggaran 2021. (ES)