LHKPN Wabup Madina Naik 400 Juta Dalam 2 Tahun

Selain itu Elfanda juga menyorot tidak adanya pengurangan hutang yang dimiliki oleh Wabup Madina tersebut. Menurutnya, dalam LHKPN, hutang sebesar 870 juta yang dilaporkan tahun 2022, hingga laporan LHKPN tahun 2023 masih tercantum dan belum juga mengalami pengurangan.

Baca Juga:

• Jajaki Kerja Sama, RSU Permata Madina Sosialisasikan Layanan Kesehatan kepada BRI Kanca Panyabungan
• Mudir Mustafawiyah Purba Baru Sambut Kejari dan Ketua PN Madina, serta Ketua STAIN yang Baru
• APJII SUMUT Desak Komdigi Balas Surat dari Polres Madina

"Mungkin Wabup Madina ada skala prioritas lain, sehingga untuk hutang tidak mengalami pengurangan. Secara logika, biasanya jika memang hutang itu merupakan cicilan, biasanya dalam dua tahun pasti akan mengalami kekurangan," tegasnya.

Baca Juga :Todung Harap Bandara Mandailing Natal Secepatnya Beroperasi

Walaupun begitu, Elfanda mengatakan dalam pelaporan LHKPN ini diharapkan para penyelenggara negara bisa untuk jujur melaporkan seluruh aset kekayaannya.

"Sebaiknya seluruh aset kekayaan penyelenggara negara bisa jujur melaporkan semua asetnya. Ini akan berdampak pada kinerja para penyelenggara negara," tegasnya.