Rahmat Affandy : Mari Membuka Tabir Persoalan PPPK Tahun 2023 di Mandailing Natal

Namun Pemerintah Kabupaten Madina tidak sedikitpun menggubris hal tersebut, hingga 6 orang menjadi tersangka kasus suap PPPK dengan barang bukti 580juta rupiah.

Baca Juga:

"Jika Bupati Madina, HM Jafar Sukhairi Nasution melaksanakan hasil RDP tersebut, mungkin akan sedikit meredam kegaduhan yang terjadi. Bahkan beberapa orang honorer sempat berusaha menemui Bupati Madina di Kota Medan, namun Bupati tetap tidak membatalkan SKTT yang tidak objektif tersebut,"sebut Rahmad.

Lalu yang terbaru dan masih hangat dalam perkara rekrutmen PPPK Madina 2023 adalah ditetapkannya Pejabat Legislatif yakni Ketua DPRD Madina EEL sebagai tersangka. Aneh tapi nyata ini terjadi di Madina.

Yang mana imbuhnya, diketahui bahwa Rekrutmen PPPK adalah wewenang Eksekutif bukan Legislatif. Dan Ini tentu menjadi pertanyaan bagi sebagian besar masyarakat Madina.

"Bagaimana jalannya pejabat legislatif turut andil dalam rekrutmen PPPK, sementara yang mengatur jalannya semua tahapan adalah jajaran eksekutif, yakni Sekretaris Daerah sebagai ketua Pansel dan Bupati sebagai penanggung jawab. Kemudian untuk pengusulan formasi dikaji dan ditetapkan oleh masing-masing Dinas dan BKPSDM?," tanya Rahmat.

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah sambungnya, tidak ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Madina sebagai Tersangka dalam Kasus PPPK Madina 2023, kendati 2 Kepala Dinas sudah menjadi tersangka.

"Mungkinkah Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM Madina bergerak tanpa perintah atau sepengetahuan Bupati ?"pungkas Rahmat penuh tanya.

Berbeda dengan Bupati Kabupaten Batubara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PPPK Batubara. Bupati dan Wakil Bupati Madina lepas dari tuntutan, padahal merekalah yang berwenang.

Hingga muncul desas-desus rumor bahwa Bupati Madina diduga menyetor uang sebesar 25 Miliar Rupiah ke Polda Sumatera Utara (Sumut).

"Hal ini harus kita kaji kembali secara objektif. Karena menurut saya permasalahan PPPK ini adalah persoalan kompleks yang kecurangannya dimulai sejak sistem paling dasar yakni sitem DAPODIK,"tegas Rahmat.

Rahmat pun menambahkan, dalam carut marut penerimaan PPPK 2023 guru, diduga pejabat yang mengendalikan DAPODIK menjadi sumber masalah. Hingga banyak ditemukan adanya Guru Siluman.