Pemerintah Sebut Latsarmil Penting Bentuk Disiplin dan Kepemimpinan Pengelola Kopdes Merah Putih

bulat.co.id - Jakarta | Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menilai Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) relevan bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, pelatihan tersebut dapat membentuk kedisiplinan, etika pelayanan, serta kemampuan kepemimpinan yang diperlukan ketika para peserta nantinya bertugas di daerah.

Baca Juga:

• Pemerintah Sebut Latsarmil Penting Bentuk Disiplin dan Kepemimpinan Pengelola Kopdes Merah Putih
• 35 Ribu Calon Pengelola Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih Akan Ikuti Latsarmil Komcad
• Ungguli Seluruh Daerah di Aceh, Langsa Hampir Tuntaskan NIB dan RAT KDMP

Dilansir dari Kompascom, saat ditemui di kantornya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026), Yandri menjelaskan bahwa pengelola koperasi akan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa. Karena itu, mereka harus memiliki pola kerja yang teratur, mampu memberikan pelayanan yang baik, serta menunjukkan sikap yang profesional saat berinteraksi dengan masyarakat.

Ia menjelaskan, posisi pengelola koperasi nantinya tidak hanya bertanggung jawab menjalankan operasional koperasi, tetapi juga memimpin sejumlah tenaga kerja yang berada di bawah koordinasinya. Oleh sebab itu, kemampuan manajerial dan ketegasan seorang pemimpin dinilai menjadi aspek penting yang harus dimiliki.

Yandri juga menegaskan, kualitas kepemimpinan dan pelayanan para pengelola akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keberhasilan program tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang menjalankannya.

Sementara itu, kebijakan melibatkan 30.000 calon pengelola KDKMP dalam Latsarmil mendapat sorotan dari pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani. Ia mempertanyakan alasan keterlibatan TNI dalam program yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi, yang menurutnya merupakan ranah sipil.

Menurut Jaleswari, pengelolaan koperasi membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang manajemen yang seharusnya diberikan oleh pihak yang memahami sektor tersebut. Karena itu, ia menilai pelatihan bagi calon pengelola koperasi lebih tepat dilakukan oleh kalangan sipil yang memiliki kompetensi terkait.

Perempuan yang akrab disapa Dhani itu juga menilai pengembangan sumber daya manusia koperasi tidak dapat disamakan dengan pelatihan yang berfokus pada baris-berbaris atau kedisiplinan ala militer. Ia bahkan mengingatkan potensi dampak sosial yang dapat muncul apabila keterlibatan militer di ruang sipil semakin meluas.