Begini Rincinannya Mengapa Usulan Biaya Haji Capai Rp69,2 juta

Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengakui bahwa biaya pendampingan paspor ini berlaku tergantung dinas urusan agama di daerah.

"Paspor jika ada masalah expired dan lain-lain itu memang harus ada pendampingan," ungkap Hilman dalam RDP dengan Komisi VIII DPR, Selasa (14/2/2023), dilansir dari detikcom.

Dia menyerahkan persetujuan pemangkasan biaya ini kepada DPR. Pernyataan ini memicu tanggapan keras dari DPR.

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis mengatakan bahwa DPR tidak berada dalam posisi memberikan persetujuan sepihak. DPR dalam hal ini hanya mencari kejelasan mengenai posisi komponen biaya tersebut.

Anggota Komisi VIII Ace Hasan Syadizly menuturkan komponen ini harus jelas, terutama jika layanan ini berasal dari ASN atau kasi haji yang tugasnya mencakup pendampingan tersebut.

"Mereka sudah dapat anggaran dari APBN, tugas mereka bukan hanya 3 bulan saja," kata Ace. Tugas ASN yang mengurusi haji dilakukan setahun penuh. Oleh karena itu, dia meminta klarifikasi yang faktual dan terukur.

Baca Juga:

• DPRD Padangsidimpuan Terima Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa, Desak Evaluasi Plt Sekda
• Temui Bupati Langkat, Anggota DPRD-SU Jonatan Tarigan Sampaikan Hasil Reses: Minta Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa
• Terduga Pelaku Hina Bupati dan Kapolres Sudah Diperiksa, Anggota DPRD Sergai Desak Segera Tangkap