Begini Rincinannya Mengapa Usulan Biaya Haji Capai Rp69,2 juta

Komponen biaya ini sebenarnya memiliki potensi pembiayaan ganda antara APBN dan Bipih. Berikut ini data komponen biaya penyelenggaraan haji yang berpotensi tumpang tindih dengan APBN:

1. Biaya Pelayanan Umum di Arab Saudi

- Belanja modal: Rp2,35 miliar
- Pemeliharaan kendaraan, peralatan kantor, wisma gedung dan lain-lain: Rp6,83 miliar
- Pengelolaan Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi: Rp895,79 miliar

2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri

- Perlengkapan protokol kesehatan jemaah haji: Rp6,73 miliar
- Biaya pendampingan penerbit paspor jemaah: Rp1,61 miliar
- Lembur pengurusan paspor jemaah: Rp3,71 miliar

Lebih lanjut, Hilman juga memaparkan usulan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 yang bersumber dari nilai manfaat di depan Komisi VIII DPR RI.

Salah satu biaya yang bersumber dari nilai manfaat yakni biaya penyelesaian dokumen jemaah - termasuk visa dan paspor - biaya ini diusulkan sebesar Rp11,2 miliar.

Dalam paparannya, Hilman mengatakan dana tersebut digunakan untuk membayar 5.718 tenaga honorer selama 3 bulan proses pengurusan dokumen yang masing-masing mereka digaji sebesar Rp1.972.000.

"Kita mempekerjakan 5.718 orang seluruh satuan kerja (satker) dari 512 satker itu sekitar 10 orang satu kantor. Dan mereka dapat honor 1.972.000 satu musim selama 3 bulan. Memang ada peak season yang mereka bekerja berjam-jam itu, " katanya.

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Kawal Aksi Damai di Kantor DPRD Labuhanbatu, AKBP Choky Apresiasi Massa yang Tertib
• Anggota DPR Sugiat Beri Bimbel Gratis 1 Tahun untuk Siswa SMAN 1 Kuala Langkat
• UMKM Siap Naik Kelas! Pemkab Sergai Sosialisasi Sertifikasi Halal Bersama Anggota DPR RI