Begini Rincinannya Mengapa Usulan Biaya Haji Capai Rp69,2 juta

Komponen biaya ini sebenarnya memiliki potensi pembiayaan ganda antara APBN dan Bipih. Berikut ini data komponen biaya penyelenggaraan haji yang berpotensi tumpang tindih dengan APBN:

1. Biaya Pelayanan Umum di Arab Saudi

- Belanja modal: Rp2,35 miliar
- Pemeliharaan kendaraan, peralatan kantor, wisma gedung dan lain-lain: Rp6,83 miliar
- Pengelolaan Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi: Rp895,79 miliar

2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri

- Perlengkapan protokol kesehatan jemaah haji: Rp6,73 miliar
- Biaya pendampingan penerbit paspor jemaah: Rp1,61 miliar
- Lembur pengurusan paspor jemaah: Rp3,71 miliar

Lebih lanjut, Hilman juga memaparkan usulan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 yang bersumber dari nilai manfaat di depan Komisi VIII DPR RI.

Salah satu biaya yang bersumber dari nilai manfaat yakni biaya penyelesaian dokumen jemaah - termasuk visa dan paspor - biaya ini diusulkan sebesar Rp11,2 miliar.

Dalam paparannya, Hilman mengatakan dana tersebut digunakan untuk membayar 5.718 tenaga honorer selama 3 bulan proses pengurusan dokumen yang masing-masing mereka digaji sebesar Rp1.972.000.

"Kita mempekerjakan 5.718 orang seluruh satuan kerja (satker) dari 512 satker itu sekitar 10 orang satu kantor. Dan mereka dapat honor 1.972.000 satu musim selama 3 bulan. Memang ada peak season yang mereka bekerja berjam-jam itu, " katanya.

Baca Juga:

• ADPRD Dewi Suryani Apresiasi Kekompakan Alumni SMAN 2 Komodo Buka Turnamen Voli Putri
• DPRD Manggarai Barat Desak BWS NTT Bayar Uang Ganti Rugi Lahan Embung Anak Munting
• DPRD Manggarai Barat Akan Sampaikan Aspirasi Hasil RDP ke Pusat