Pj Gubernur Sumut Bahas Penguatan Reformasi Birokrasi dengan Menpan RB

Reformasi birokrasi Sumut terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pemprov Sumut berhasil meraih predikat B untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2021.

"Kita terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan kita sehingga lebih efektif dan efisien," kata Hassanudin, usai audiensi dengan Abdullah Azwar Anas di Kantor Menpan-RB, Jalan Jenderal Sudirman Kav.69, Jakarta, Senin (6/5).

Baca Juga:

• Persiapan Venue On The Track, Pelaksanaan PON XXI Bisa Sesuai Jadwal
• Luncurkan Bus Perizinan Berusaha, Pj Gubernur Sumut Berharap Semakin Mudah dan PAD Meningkat
• Buka Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pj Gubernur Sumut Dorong Peserta Hasilkan Proyek Perubahan Bermanfaat Bagi Masyarakat

Salah satu yang perlu dibenahi dalam birokrasi di lingkungan Pemprov Sumut, menurutnya adalah cara berpikir dan bertindak saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ASN fokus menjalankan tugas dan mencapai target-target yang telah ditentukan.

"Cara berpikir kita dulu diubah, kita harus bertindak sebagaimana mestinya seorang abdi negara, kemudian fokus menjalankan tugasnya dan memenuhi target-target yang sudah ditentukan," kata Hassanudin.

Ada tiga hal utama yang perlu penguatan di lingkungan Pemprov Sumut, menurut Hassanudin. Pertama perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan integrasi program antar sektoral.

"Kita berupaya memperkuat ketiga hal tersebut dalam reformasi birokrasi, sehingga apa yang kita programkan benar-benar menyentuh ke masyarakat, sesuai dengan ketentuan berlaku dan terintegrasi dengan sektor lainnya karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri," kata Hassanudin.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas berpesan agar Pemprov Sumut terus mengedepankan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.