RBS Dukung dan Kawal Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi di Medan
"Proyek underpass, drainase, islamic center di Medan Labuhan, tanah timbun dari Lapangan Merdeka Medan yang berbiaya Rp. 23 miliar, juga bisa menjadi temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ini yang kami maksud tadinya Pemerintahan Prabowo bisa bekerja ke Kota Medan," sambung Arief.
Riki pun berharap Pemerintahan Prabowo bisa lebih objektif melihat kondisi Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan yang membutuhkan perhatian ekstra dalam pemberantasan korupsi. Juga termasuk anggaran penyelengaraan PON 21 tahun 2024 di Sumut yang berbanding terbalik dengan pelaksanaannya.
Baca Juga:
"Informasi ini yang kami terima, bahwa anggaran penyelenggaraan PON 21 tahun 2024 khusus Sumut Rp. 20,8 miliar, dan untuk peningkatan atlet nasional yang berasal dari Sumut berjumlah 20 orang, serta peningkatan wasit dan pelatih bersertifikasi yang semula berjumlah 1.752 orang senilai Rp. 107 miliar. Besar anggaran ini tak sebanding dengan fakta kenyataan pelaksanaannya di lapangan, saat PON berjalan," beber Riki Irawan.
Cipayung Plus Medan Demo Lapas Tanjung Gusta, Desak Menteri Imipas Copot Kalapas Terkait Kasus 599 Vape Narkotika
Sekretaris PD Al Washliyah Sergai Selesaikan Magister MPI UINSU dalam 1 Tahun 8 Bulan
Hasan Nasbi Minta Publik Tak Terjebak Satu Kalimat soal Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu
Hasan Nasbi Minta Publik Tak Terjebak Satu Kalimat soal Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu
81 Tahun Merdeka, GMNI Sumut Gugat Arah Kekuasaan Prabowo: Negara Kuat, Rakyat Berdaulat!