Ketua Tim Pembina Posyandu Tapsel Sosialisasikan Transformasi Posyandu 6 SPM

bulat.co.id, TAPSEL - Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Ny Murni Gus Irawan Pasaribu mensosialisasikan transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), melalui penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (6 SPM), sebagai upaya memperkuat dan mendekatkan pelayanan dasar ke masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Bupati Tapsel, Sipirok, Senin (31/8/2026).

Ny Murni Gus Irawan dikesempatannya memaparkan panduan pelaksanaan Posyandu 6 SPM di Kabupaten Tapsel, bahwa transformasi Posyandu tidak hanya memperluas cakupan pelayanan, tetapi juga diharapkan mampu menjadikan Posyandu sebagai pintu masuk masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar secara terpadu.

Baca Juga:

• Bupati diwakili Sekdakab Tapsel Hadiri Sosialisasi Transformasi Posyandu 6 SPM
• Innovasi Kreatif Memeriahkan HUT RI Ke-81, Kodim 0212/TS Gelar Lomba Fashion Show Merah Putih
• Edukasi Keuangan HIM 2026, Dorong Pelajar Tapsel Gemar Menabung Sejak Dini

Dimana, 6 bidang pelayanan dasar yang menjadi cakupan Posyandu meliputi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

"Posyandu tidak lagi hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi sudah mencakup enam bidang pelayanan dasar. Mari Posyandu kita dorong menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di desa, ucapnya.

Disampaikannya, Kabupaten Tapsel memiliki pendekatan tersendiri dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan daerah, khususnya dalam situasi efisiensi anggaran.

Diterangkannya, Tapsel tetap memberdayakan 5 kader Posyandu yang selama ini, menjalankan pelayanan di setiap desa dan kelurahan. 5 kader ini dinilai masih dapat dioptimalkan karena telah mendapatkan insentif dari pemerintah desa

"Ke lima kader ini tetap kita manfaatkan. Tidak kita tambah menjadi enam kader, karena lima kader tersebut sudah mendapatkan insentif dari desa. Dengan kondisi efisiensi anggaran, kita tetap memberdayakan lima kader yang ada," terangnya.

Dikatakannya, Posyandu 6 SPM di Tapsel akan tetap dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagaimana pelaksanaan Posyandu selama ini. Namun, pelayanan yang diberikan akan diperluas sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai kebutuhan pelayanan dasar.

"Masyarakat nantinya akan memahami bahwa kalau ada permasalahan di desa, mereka bisa datang ke Posyandu untuk menyampaikan atau mengadukan permasalahan tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan pentingnya data dan pengaduan masyarakat sebagai dasar dalam menentukan intervensi pemerintah. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan terlebih dahulu diverifikasi oleh pemerintah desa sebelum diteruskan ke tingkat kecamatan maupun kabupaten.

"Jangan sampai ada lagi salah sasaran. Data itu harus datang dari masyarakat, kemudian pemerintah desa melihat dan memverifikasi permasalahan tersebut sebelum diteruskan ke kecamatan dan kabupaten," jelasnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut penting agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat diberikan secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Ny. Murni juga meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam Posyandu 6 SPM memahami tugas dan fungsi masing-masing. Berbagai pengaduan maupun permasalahan yang dihimpun kader di tingkat desa nantinya dapat menjadi bahan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menentukan langkah intervensi dan tindak lanjut.

Ia juga mendorong para Ketua Tim Pembina Posyandu kecamatan dan desa agar tidak berhenti pada pemahaman secara teori, tetapi segera mempraktikkan mekanisme pelayanan Posyandu 6 SPM di wilayah masing-masing.

Giat ini diikuti unsur Pemda, pengurus TP PKK, Tim Pembina Posyandu kecamatan dan desa, Kades, Camat, serta para pemangku kepentingan terkait se-Kabupaten Tapsel.