Hoaks di Era Digital: Ciri-Ciri, Dampak, dan Cara Menghindarinya

Istilah hoaks sebenarnya bukan fenomena baru. Informasi palsu sudah ada jauh sebelum internet berkembang. Namun, media sosial membuat penyebaran hoaks berlangsung jauh lebih cepat dan luas. Sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat diteruskan dari satu grup percakapan ke grup lainnya, kemudian menyebar ke berbagai platform dalam waktu singkat.

Baca Juga:

• Polres Sergai Tegaskan Tersangka Penipuan Rp95 Juta Sudah DPO, Penyidikan Masih Berjalan
• Satres Narkoba Polres Sergai Ungkap 14 Kasus dalam Dua Pekan, 23 Tersangka dan 36,21 Gram Sabu Diamankan
• Polres Tebing Tinggi Ungkap Peredaran Sabu, Amankan Residivis dan 95 Gram Barang Bukti

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menemukan berbagai hoaks sepanjang 2026. Misalnya, pada Januari 2026 beredar video yang mengklaim listrik dan layanan ATM di Indonesia akan mati selama tujuh hari. Setelah ditelusuri, Komdigi menyatakan klaim tersebut menyesatkan karena tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PLN mengenai pemadaman nasional seperti yang diklaim.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa hoaks tidak selalu dibuat dalam bentuk berita yang sepenuhnya fiktif. Potongan video atau informasi yang benar dapat pula diberi konteks baru sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Apa itu hoaks?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah hoaks, yang berarti berita bohong.

Dalam konteks jurnalistik, informasi palsu juga dapat berkaitan dengan fake news atau fabricated news, yakni informasi yang tidak didasarkan pada fakta dan dibuat atau disajikan sedemikian rupa sehingga tampak seperti berita.

Tujuan penyebaran hoaks dapat bermacam-macam. Ada yang dibuat sebagai lelucon, untuk mencari perhatian, mendapatkan keuntungan, memancing kepanikan, menyerang seseorang atau kelompok, hingga kepentingan propaganda.

Tidak semua hoaks memiliki motif yang sama. Ada informasi palsu yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan melalui tautan penipuan. Ada pula yang sengaja dibuat untuk memengaruhi opini publik.

Pada Februari 2026, misalnya, Komdigi menemukan hoaks berupa tautan yang diklaim sebagai pendaftaran internet gratis selama Ramadan. Setelah diperiksa, tautan tersebut justru mengarah ke halaman yang meminta data pribadi dan disebut sebagai modus phishing.

Artinya, hoaks bukan hanya persoalan salah informasi. Dalam kasus tertentu, hoaks juga dapat menjadi pintu masuk bagi penipuan dan pencurian data.

Apa ciri-ciri hoaks?

Mengenali ciri-ciri hoaks menjadi langkah pertama sebelum mempercayai atau membagikan sebuah informasi.

1. Judulnya provokatif

Hoaks sering menggunakan judul yang dibuat untuk memancing emosi. Kata-kata seperti "VIRAL!", "SEGERA SEBARKAN!", atau klaim yang mengandung kepanikan dapat digunakan untuk mendorong pembaca bertindak cepat sebelum memeriksa kebenarannya.

Penggunaan huruf kapital berlebihan, tanda seru, dan kalimat bombastis juga patut diwaspadai.

2. Sumbernya tidak jelas

Informasi yang tidak mencantumkan sumber atau hanya menyebut "katanya", "informasi dari grup sebelah", atau "dari orang dalam" perlu diperiksa lebih lanjut.

Sumber yang tidak jelas membuat pembaca sulit mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas informasi tersebut.

3. Mengatasnamakan tokoh atau lembaga

Hoaks dapat mencatut nama pejabat, tokoh publik, perusahaan, atau lembaga tertentu agar informasi terlihat meyakinkan.

Komdigi pada Mei 2026, misalnya, menemukan konten palsu yang mengatasnamakan Menteri Keuangan terkait program bantuan dana hibah Rp900 miliar. Hasil penelusuran menunjukkan informasi tersebut merupakan hoaks dan audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa AI.

4. Memancing emosi

Hoaks sering dibuat untuk menimbulkan rasa takut, marah, benci, cemas, atau fanatisme.

Informasi yang membuat seseorang langsung ingin memaki pihak tertentu justru perlu diperiksa lebih hati-hati.

5. Meminta informasi segera dibagikan

Kalimat seperti "sebarkan ke semua grup", "jangan sampai keluarga Anda menjadi korban", atau "viralkan sebelum dihapus" merupakan salah satu tanda yang perlu dicurigai.

Dorongan untuk membagikan informasi dengan cepat dapat membuat orang melewati proses verifikasi.

6. Nama situs menyerupai media atau lembaga resmi

Pelaku hoaks dapat menggunakan alamat situs yang dibuat menyerupai media terkenal atau lembaga pemerintah. Karena itu, nama situs saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa sebuah informasi resmi.

Mengapa hoaks mudah menyebar?

Kecepatan menjadi salah satu alasan utama hoaks berkembang di media sosial.

Pengguna dapat menerima informasi melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, X, atau platform lainnya. Dalam banyak kasus, orang membagikan informasi bukan karena sudah memastikan kebenarannya, tetapi karena merasa informasi tersebut penting atau menarik.

Emosi juga berperan.

Informasi yang membuat marah, takut, atau terkejut cenderung lebih mudah mendapatkan perhatian. Ketika seseorang langsung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya, proses pemeriksaan fakta juga dapat terabaikan.

Komdigi pada 2026 menerapkan strategi penanganan hoaks yang mencakup literasi digital, deteksi dan pemblokiran konten secara cepat, serta penegakan hukum bersama aparat terkait. Pemerintah juga menggandeng komunitas untuk meningkatkan edukasi mengenai pentingnya verifikasi sebelum informasi disebarkan.

Apa dampak penyebaran hoaks?

Hoaks dapat memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah peristiwa. Ketika informasi yang salah dipercaya sebagai fakta, keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut juga berpotensi keliru.

Dampaknya dapat muncul pada tingkat individu maupun masyarakat.

Pada tingkat individu, hoaks dapat menimbulkan kecemasan, kepanikan, kerugian finansial, hingga menjadi pintu masuk penipuan. Pada tingkat sosial, hoaks dapat memperbesar kecurigaan dan permusuhan antarkelompok.

Hoaks yang berkaitan dengan politik, agama, identitas, atau kelompok tertentu bahkan dapat memperbesar konflik sosial.

Komdigi pada Mei 2026 juga menegaskan bahwa hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian dapat menjadi bagian dari konten yang memicu kegaduhan dan berpotensi memecah belah masyarakat.

Dunia jurnalistik juga terdampak. Ketika masyarakat semakin sulit membedakan berita yang telah diverifikasi dengan informasi palsu, kepercayaan terhadap media dapat ikut menurun.

Dewan Pers pada Mei 2026 menekankan bahwa pers memiliki peran penting dalam menghadapi hoaks dan disinformasi. Menurut pemerintah, kecepatan penyampaian informasi tidak boleh mengalahkan akurasi dan proses verifikasi.

Bagaimana cara mengecek hoaks?

Tidak perlu menjadi ahli teknologi untuk memeriksa sebuah informasi. Langkah pertama adalah jangan langsung membagikan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Kemudian periksa sumbernya. Cari apakah informasi yang sama diberitakan oleh media kredibel atau diumumkan melalui situs resmi lembaga terkait.

Jika informasi mengatasnamakan pemerintah, periksa akun media sosial atau situs resmi lembaga tersebut.

Jika foto, pencarian gambar terbalik dapat digunakan untuk mengetahui apakah gambar tersebut pernah muncul sebelumnya dalam konteks berbeda. Sementara untuk video, periksa waktu, lokasi, sumber pertama, dan konteks video.

Tautan juga perlu diperiksa. Jangan memasukkan data pribadi, kata sandi, kode OTP, atau informasi perbankan ke situs yang sumbernya tidak jelas.

Yang tidak kalah penting, perhatikan tanggal informasi. Berita lama dapat kembali beredar dengan narasi seolah-olah merupakan kejadian baru.

Apa peran pemerintah dalam mencegah hoaks?

Pencegahan hoaks tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat.

Dalam UU ITE, pemerintah memiliki kewajiban mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah juga memiliki kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 40 UU ITE sebagaimana diubah, termasuk melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.

Namun, penanganan hoaks tidak cukup hanya melalui pemblokiran.

Literasi digital menjadi bagian penting karena jumlah informasi yang beredar jauh lebih besar daripada kemampuan pemerintah untuk memeriksa satu per satu konten yang dibuat pengguna.

Masyarakat perlu dibiasakan untuk bertanya sebelum percaya. Siapa yang membuat informasi ini, dari mana sumbernya, kapan informasi dibuat, apa buktinya, dan apakah sumber lain mengonfirmasi informasi tersebut?

Jangan menjadi bagian dari rantai hoaks

Hoaks dapat berhenti pada satu orang jika orang tersebut memilih untuk tidak meneruskannya.

Sebaliknya, satu klik tombol "bagikan" dapat membuat informasi yang belum terverifikasi menjangkau ratusan bahkan ribuan orang. Oleh karena itu, langkah paling sederhana untuk melawan hoaks adalah berhenti sejenak sebelum membagikan informasi.

Di tengah arus informasi yang semakin cepat, kemampuan paling penting bukan sekadar menjadi orang yang cepat mengetahui berita. Menjadi orang yang mampu membedakan informasi benar dan hoaks jauh lebih penting.

Hoaks mungkin dibuat hanya dalam beberapa menit, tetapi dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama. Karena itu, melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah, media, atau pemeriksa fakta. Setiap pengguna internet memiliki peran yang sama, tidak mudah percaya, tidak mudah terprovokasi, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.