Biaya Masuk Sekolah MAN Batang “Mencekik” Leher

- Kamis, 13 Juli 2023 14:04 WIB
Biaya Masuk Sekolah MAN Batang “Mencekik” Leher
Ragil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Maulan Yusup

bulat.co.id -BATANG | Biaya masuk sekolah MAN Batang dinilai orang tua siswa mencekik leher. Sebab, pihak sekolah mematok anggaran yang cukup besar.

Advertisement

Tak tanggung-tangngung, untuk masuk sekolah agama itu, masyarakat dikenakan biaya sebesarv Rp 2.250.000 hingga Rp 3 juta. Dana itu disebutkan untuk uang gedung dan wajib dipenuhi masing-masing siswa.

Baca Juga:
Baca Juga :Berbagai Permasalahan PPDB Dibongkar
Belum lagi dengan biaya lainnya, seperti seragam sekolah, SPP dan kesiswaan yang nilainya sekitar Rp 1.800.000. Jika ditotal, maka setiap wali murid harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 jutaan.

Menyikapi hal ini, Akhmad Farkhan, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Batang, menyatakan bahwa biaya tersebut tidak bisa dihindarkan, sebab permasalahan status tanah yang berlarut-larut antara Pemkab Batang dan MAN 1 Batang menjadi penyebab bantuan pembangunan fisik yang seharusnya diberikan oleh Kementerian Agama tidak dapat terealisasi.



"B eban pembangunan tersebut ditanggung oleh orang tua wali murid dengan tingkat yang sangat tinggi. Syarat untuk mendapatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Madrasah dari Kementerian Agama senilai Rp 2 hingga Rp 3 miliar, status tanahnya harus sudah dihibahkan ke Kemenag. Jadi, jika Pemda Batang bisa mensyaratkan agar Kemenag di tingkat wilayah atau setidaknya setingkat Pak Menteri yang menerima hibah itu, kami siap," ujarnya.

Baca Juga :Perampok Remaja Penjual Madu di Tapteng Ditembak Polisi


Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Maulan Yusup menanggapi hal ini. Sebagai wakil rakyat, ia berencana mengundang Pj Bupati Batang guna mendiskusikan dan mencari solusi terbaik.

"Dalam diskusi tersebut, kita akan menanyakan tentang regulasi terkait masalah hibah ini. Prinsipnya, jika masalah ini membebani orangtua dan wali murid, pemerintah daerah harus merespons dengan cepat," ujar Maulan Yusup saat ditemui di kantornya, Kamis (13/7 2023).

Editor
:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru