UNPRI Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen Dr .ATS,ST, MM

Sugiatmo - Jumat, 20 November 2026 20:19 WIB
UNPRI Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen Dr .ATS,ST, MM
analisamedan.com/dok
Dekan Fakultas (FE) UNPRI , Assoc.Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis SE., MSM saat menggelar konferensi pers , Kamis(19/11) di Medan.
bulat.co.id - Universitas Prima Indonesia (UNPRI) akhirnya menempuh jalur hukum, terkait dugaan pengaduan palsu mantan dosen UNPRI Dr ATS, ST, MM di Polda Sumatera Utara.

Demikian diungkapkan Dekan Fakultas (FE) UNPRI , Assoc.Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis SE., MSM saat menggelar konferensi pers , Kamis(19/11) di Medan.

Baca Juga:
Fajar menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan nama baik institusi pendidikan melalui langkah hukum yang ditempuh secara resmi, dengan membuat laporan kepada pihak Kepolisian, terkait dugaan tindak pidana pengaduan palsu mantan dosen UNPRI Dr.STS, ST, MM, sehubungan dengan tuduhan manipulasi data yang ditujukan kepada pihak universitas.

Dikatakan Fajar, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi, dalam menyikapi tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi merugikan reputasi, serta kepercayaan publik terhadap Institusi.

Fajar juga menjelaskan, bahwa Dr.ATS.ST.MM memang pernah tercatat sebagai dosen di lingkungan UNPRI, sejak tahun 2018 dan memperoleh hak / pendapatan bulanan.

Dalam proses administrasi kepegawaian dan pengelolaan data dosen, kata Fajar, universitas menerapkan prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap dosen berkewajiban menyerahkan dokumen persyaratan akademik dan administrasi, termasuk ijazah, identitas diri, serta dokumen perjanjian kerja.

Seluruh dokumen tersebut, kata Fajar diserahkan oleh dosen yang bersangkutan melalui mekanisme administrasi universitas dalam bentuk dokumen digital maupun dokumen pendukung lainnya.

Dengan demikian, UNPRI memiliki dokumentasi administrasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengelolaan data dosen tersebut.

Fajar juga menegaskan, bahwa proses administrasi dosen, termasuk pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta kepangkatan akademik, dilaksanakan berdasarkan dokumen dan persyaratan yang disampaikan oleh mantan dosen UNPRI tersebut.

Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru