UNPRI Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen Dr .ATS,ST, MM

Sugiatmo - Jumat, 20 November 2026 20:19 WIB
UNPRI Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen Dr .ATS,ST, MM
analisamedan.com/dok
Dekan Fakultas (FE) UNPRI , Assoc.Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis SE., MSM saat menggelar konferensi pers , Kamis(19/11) di Medan.
"Universitas tidak memiliki kepentingan untuk merekayasa atau memanipulasi data dosen," ucapnya. Sebaliknya, tambah Fajar lagi, universitas berkepentingan memastikan bahwa seluruh data akademik dan kepegawaian tercatat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:
Selama yang bersangkutan berstatus sebagai dosen tetap, katanya telah memberikan hak-hak kepegawaiannya berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, setiap dosen juga memiliki kewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Fajar juga memaparkan sejak tahun 2025, pihak universitas mencatat adanya permasalahan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban akademik yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak fakultas telah melakukan pembinaan serta menyampaikan teguran, dan peringatan secara berulang. Namun, katanya, karena permasalahan tersebut tidak terselesaikan, pada Februari 2026 dilakukan pemberhentian dari status dosen tetap sesuai mekanisme dan ketentuan internal yang berlaku.

Fajar dengan tegas membantah tuduhan mantan dosen UNPRI Dr.ATS.ST.MM bahwa pihak fakultas maupun universitas telah melakukan manipulasi data dosen yang bersangkutan.

Berdasarkan dokumentasi administrasi yang dimiliki, dokumen persyaratan berasal dari dosen yang bersangkutan dan diserahkan untuk kepentingan administrasi kepegawaian serta akademik.

Oleh karena itu, ucap Fajar, tuduhan manipulasi data tersebut, perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum dan tidak sepatutnya disampaikan sebagai suatu fakta, tanpa dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu pihaknya menyerahkan penilaian terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru