Sekda Takalar Viral, Sebut Jokowi Janji Jika Anaknya Menang Banyak Guru Jadi CPNS

bulat.co.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi viral usai mengatakan Presiden RI Joko Widodo menjanjikan akan merekrut jutaan CPNS terutama guru jika anaknya Gibran Rakabuming Raka terpilih jadi wakil Presiden.Pernyataan itu dikatakan Hasbi saat membuka acara Rembuk Guru yang digelar pada Rabu, 10 Januari 2024 lalu di kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Dalam video yang kemudian viral itu, Hasbi mengatakan bahwa upaya Jokowi untuk memperhatikan nasib guru jadi CPNS dan PPPK harus diapresiasi.

Baca Juga:

• BEM FISIP Unair Dibekukan Gegara Karangan Bunga Prabowo-Gibran
• Sri Mulyani Sambut Baik Gugus Tugas Prabowo-Gibran Sinkronisasi RAPBN 2025
• KPU Tetapkan Hasil Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Menang!

"Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program CPNS, jutaan (yang diangkat). Itu harus diapresiasi," ungkapnya.

Ia mengaku Pemkab Takalar masih sangat membutuhkan guru yang berstatus CPNS. Namun, pihaknya tidak mau membebani anggaran daerah atau APBD.

"Kita maunya anggaran dari pusat. Setengah mati kami mencarikan dimana ini dapat anggaran belanja untuk penggajian PPPK, jadi syukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada. Yang belum terangkat mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Itu jalannya," ucapnya.

ASN Terang-terangan Dukung Paslon

Potongan video Muhammad Hasbi tersebut kini viral di media sosial. Warganet meminta agar Bawaslu bisa turun tangan. Selaku ASN, Sekda Takalar itu dinilai sudah mengampanyekan salah satu paslon secara terang-terangan.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengaku belum mendapat informasi tersebut.

Ia mengatakan akan segera menelusuri video yang sudah beredar luas.

"Segera kami cek," jawab Mardiana singkat.

Aturan soal ASN wajib netral sudah diatur di dalam UU No. 20/2023.

Netralitas yang dimaksud adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik.